Rekomendasi

Setya Novanto Sebut Puan dan Pramono Anung Terima aliran Uang E KTP, PDIP Siap Diaudit

Kamis, 22 Maret 2018 : 18.42
Published by Hariankota
JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah keras tudingan Setya Novanto dalam sidang korupsi KTP elektronik. Dalam persidangan, mantan orang nomer satu di Partai Golkar ini menyebut ada aliran uang dari proyek tersebut kepada politisi PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung.

Menurut Hasto, posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun.

"Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu “dikalahkan”, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP sekalipun,"papar Hasto melalui siaran pers yang diterima, Kamis (22/3/2018).

Menurut Hasto, konsepsi E-KTP yang disampaikan PDI Perjuangan sangatlah berbeda. "Yang kami usulkan, E-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan “integrasi data” antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number,"terangnya.

Sistem tersebut,ungkap Hasto, juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian pada hari H, dan jam ketika sistem tersebut diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tersebut akan mendapatkan kartu Single Identity Number tsb. Itulah konsepsi kami, yang bertolak belakang dengan konsepsi Pemerintah.

"PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan “katakan TIDAK pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yg akan menilai akar dari persoalan korupsi tsb, termasuk E-KTP,"jelasnya.

Menurut Hasto saat ini ada pihak pihak yang mencoba membawa persolan kasus KTP elektronik menjadi tanggung jawab PDI perjuangan.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar,"paparnya.

Bahkan Hasto menyatakan PDIP siap diaudit. "Kami juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator. Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan,"pungkasnya. (Irawan)

Share this Article :

Video Presiden Jokowi Bersama Keluarga Masuk ke Dalam Ka'bah Saat Ibadah Umroh

Berita Terbaru

Read More