Rekomendasi

Tarik Ulur Pemekaran Peradi Surakarta, Badrus: Penundaan Bukan untuk Menghalangi

Sabtu, 12 Mei 2018 : 11.02
SUKOHARJO -  Tudingan menghalangi pembentukan tiga kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) wilayah Sukoharjo, Karanganyar dan Sragen, dibantah Ketua DPC Peradi Surakarta, Badrus Zaman.

"Kami sejak awal berkomitmen tetap akan memfasilitasi anggota Peradi di kabupaten - kabupaten yang mau mandiri dengan membentuk DPC baru. Jadi, kemaren itu setelah kami rapat, ada kesepakatan agar pembentukan 3 DPC baru di tunda dulu." kata Badrus ditemui usai rapat tahunan pengurus Peradi Surakarta di Syariah Hotel, Sukoharjo.

Penundaan itu dimaksudkan bukan untuk menghalangi, namun, Badrus beralasan agar pembentukan DPC baru tidak hanya di tiga wilayah itu saja. Boyolali dan Wonogiri yang merupakan satu wilayah eks Karesidenan Surakarta diharapkan juga di bentuk sekalian.

"Pada prinsipnya DPC Peradi Surakarta yang membawahi wilayah Soloraya (kecuali Klaten) siap membantu teman - teman yang akan membentuk DPC baru. Kami akan fasilitasi, baik melalui diskusi maupun musyawarah cabang (muscab)." katanya.

Hanya saja Badrus mengingatkan, seperti di Sukoharjo, anggota Peradi jumlahnya ratusan. Maka jika akan membentuk kepengurusan baru hendaknya semua dilibatkan dalam.musyawarah. Jadi menurutnya, tidak cukup hanya 15 anggota saja yang dilibatkan seperti yang sekarang terjadi.

Selain itu, Badrus juga mempertanyakan adanya beberapa nama yang masuk dalam kepengurusan baru DPC pemekaran, namun yang bersangkutan saat ini masih tercatat sebagai pengurus DPC Peradi Surakarta. Adanya rangkap jabatan ini, dikatannya tidak dibenarkan.

*Itu kan ada beberapa nama pengurus kami (DPC Peradi Surakarta) yang di comot begitu saja masuk dalam kepengurusan baru. Kalau caranya begini kan nggak jelas. Padahal yang bersangkutan saat di kroscek mengatakan sama sekali tidak tahu jika namanya masuk sebagai pengurus baru DPC pemekaran." ujarnya.

Badrus pun menegaskan, jika ada pengurus DPC Peradi Surakarta yang ingin bergabung di kepengurusan baru yakni, DPC pemekaran, hendaknya membuat surat pengunduran diri terlebih dulu.

Sebelumnya, salah satu inisiator pembentukan DPC pemekaran, Muhammad Taufiq, yang juga terpilih menjabat Ketua DPC Sukoharjo yang baru, mengklaim, bahwa proses pembentukan 3 DPC baru sudah sah dan telah sesuai prosedur organisasi Peradi.

Melalui rilis, menanggapi adanya nota kesepakatan tentang penundaan pembentukan 3 DPC baru. Atas nama Forum Komunikasi Anggota Peradi Sukoharjo, Karanganyar dan Sragen, Taufiq menyampaikan, kesepakatan yang dibuat DPC Peradi Surakarta, Magelang dan Semarang bersama pengurus DPN Peradi beberapa waktu lalu adalah ilegal.

"Mereka tidak paham organisasi, sebab rapat yang melahirkan nota kesepahaman antara 3 DPC (Surakarta, Magelang dan Semarang) dengan beberapa pengurus DPN Peradi tidak punya dasar hukum." sebutnya dalam rilis.

Taufiq meminta DPN Peradi di Jakarta tidak tunduk pada cara - cara preman yang telah dilakukan segelintir pengurus DPC dan DPN. Terhadap hal tersebut, Taufik juga menyampaikan mosi tidak percaya.

'Kami meminta DPN Peradi menjatuhkan sanksi kepada, Badrus Zaman, Sigid dan Reza Kurniawan yang telah memecah belah Peradi Jawa Tengah." pungkasnya.

Kontributor: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi
Bagikan :

Video: Detik-detik Ledakan di Parkir saat Debat Capres ke-2 Berlangsung

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Read More

Our Partners