Rekomendasi

Akhirnya! 51,4 Persen Saham PT Freeport Dikuasai

Kamis, 12 Juli 2018 : 20.16
Published by Hariankota
JAKARTA - Pemerintah Indonesia akhirnya mampu menguasai saham PT Freeport. Kepemilikan saham pemerintah Indonesia di Freeport Indonesia sebesar 51,4 persen dari sebelumnya 9,36 persen.

Penandatanganan saham PT Freeport itu sendiri dilakukan langsung Direktur Indonesia Asahan Alumunium (Persero), Budi Gunadi Sadikin dan ‎ CEO and Vice Chairman Freeport McMoran Inc. (FCX), Richard Adkerson.

Hadir dalam penandatanganan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani‎, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, serta Menteri Lingkungan Hidup dna Kehutanan Siti Nurbaya.

Seperti diketahui, Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau kerap disebut Inalum merupakan Badan Usaha Milik Negara di bidang pertambangan.

Dalam perjanjian tersebut, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar Dolar AS untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper yang memiliki 9,36 persen saham di PT Freeport Indonesia.

‎Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penandatanganan pokok-pokok perjanjian ini merupakan langkah maju dan strategis dalam rangka mewujudkan kesepakatan antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia da Freeport McMoran. Dimana kesepakatan itu telah terjadi tanggal 27 Agustus 2017.

Dalam kesepakatan tersebut terdapat empat poin. Pertama adalah landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia, adalah berupa izin pertambangan khusus operasi produksi.

Sebelumnya hubungan tersebut berupa kontrak karya. Sementara poin ke dua adalah divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia.

Poin selanjutnya adalah kewajiban PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Selain itu, kesepkatan juga mengatur agar penerimaan negara secara total harus lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara yang selama ini masuk melalui kontrak karya.

Terakhir, kesepkatan itu juga mengatur perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga 2041 akan diberikan setelah PT Freeport Indonesia memenuhi kewajiban seperti yang diatur dalam ijin usaha pertambangan khusus operasi produksi.

Untuk mendukung perjanjian pokok ini, tlah disepakati juga kesepkatan antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika tanggal 12 Januari 2018. Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah daerah akan mendapatkan10 persen dari kepemilikan saham PT Freeport Indonesia.

Reporter: Rahayu
Editor: Ferdinan
Share this Article :

Video Presiden Jokowi Bersama Keluarga Masuk ke Dalam Ka'bah Saat Ibadah Umroh

Berita Terbaru

Read More

Our Partners