Rekomendasi

Bertemu Presiden, Kades Keluhkan Sulitnya Format Surat Pertanggungjawaban Dana Desa

Rabu, 25 Juli 2018 : 19.35
YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 yang dihelat di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis, 25 Juli 2018. Dalam acara tersebut Presiden memberikan arahan kepada sekira 2000-an kepala desa (Kades) yang hadir.

Di sela-sela arahannya, Presiden kemudian mengundang kepala desa untuk menyampaikan kesulitan terutama dalam hal dana desa. Beberapa kades mengeluhkan sulitnya membuat surat pertanggungjawaban (SPJ).

Dalamketerangannya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan Yasmudi, Kepala Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung tampil ke atas panggung. Di hadapan Kepala Negara ia mengaku kesulitan menyusun SPJ karena sangat tebal dan banyak.

"Sulitnya itu tebal sekali SPJ-nya itu. Bukunya itu sangat tebal sekali dan perinciannya itu sukar sekali," ujar Yasmudi.

Begitu pula dengan Hari Wibowo, Kepala Desa asal Ceper, Kabupaten Klaten yang mengeluhkan halaman saat maju ke depan.
"Yang pertama masalah pajak, karena kita memberdayakan masyarakat desa kadang kan tidak punya NPWP padahal kan semua bantuan harus kena pajak. Sehingga toko enggak mau memberikan harga setelah pajak PPN dan PPh. Sehingga kepala desa harus minta nota kosong," keluhnya.

Mendengar keluhan para kades tersebut, Presiden pun mengatakan akan mengevaluasi format SPJ dana desa yang dianggap rumit oleh para kepala desa.

"Ya _nangkep_ semua saya, memang kelihatannya sangat sulit. Nanti akan coba saya selesaikan agar lebih sederhana sehingga akan memudahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian," kata Kepala Negara.


Reporter: Prabowo
Editor: Gunadi 

Bagikan :

Video: Detik-detik Ledakan di Parkir saat Debat Capres ke-2 Berlangsung

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Read More

Our Partners