Rekomendasi

Polisi, Penggunaan SKTM Fiktif Diancam Pidana Penjara Enam Tahun

Jumat, 13 Juli 2018 : 18.26
SUKOHARJO - Banyaknya penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK negeri di Jawa Tengah belakangan ini telah menghebohkan dunia pendidikan nasional.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bahkan mengancam memidanakan bagi siapa saja yang terlibat jika terbukti bersekongkol dalam SKTM fiktif ini.

Tak dapat dipungkiri, masyarakat menilai keberadaan SKTM fiktif ini tak lepas dari keterlibatkan pihak orang tua, calon peserta anak didik, serta pihak aparat pemerintah yang mengeluarkan surat tersebut.

Kapolres Sukoharjo, AKBP Iwan Saktiadi saat ditemui di kantornya, Jum'at (13/7/2018) mengatakan, pemberi dan pengguna SKTM palsu untuk mendaftar sekolah bisa dipidana atas pemalsuan surat.

"SKTM itu kan harus di cek kebenarannya terlebih dulu. Kalau terbukti memanipulasi data, berarti pemalsuan. Tapi, di Sukoharjo sampai sekarang laporan itu belum ada (Pemalsuan data SKTM)," kata Kapolres.

Meski begitu, Kepolisian bisa proaktif untuk menyelidiki perkara ini karena sudah menyangkut kepentingan publik. Ditegaskan Kapolres, sepanjang ada bukti, pemalsuan data SKTM ini menyangkut kerugian publik, jadi sudah bukan lagi ranah perorangan.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Rifeld Constantine Baba menambahkan, penggunaan SKTM fiktif dapat terjerat ayat 1 Pasal 263 KUHP yang mengatur pidana tentang orang yang membuat surat palsu. Dalam hal ini yang bisa kena Ketua RT atau RW serta lurah atau pejabat di atasnya.

"Kemudian, ayat 2 mengatur tentang orang yang menggunakan surat palsu yang seolah-olah bunyi isi surat itu benar. Dalam hal ini, bisa orangtua murid yang mendaftarkan anaknya," sebutnya.

Hanya saja dalam penerapan pasal ini, Polisi harus mendapatkan bukti adanya kerugian yang terjadi, baik kerugian materiil dan immateriil. Kalau tidak ada kerugian, maka menurut Rifeld tidak bisa diterapkan.

Dalam kasus SKTM fiktif ini di contohkan kerugian yang terjadi bisa berupa menghambat kesempatan bagi siswa kurang mampu untuk bersekolah. Merugikan orang yang benar-benar miskin untuk mendapat kesempatan bersekolah.

"Jika penggunaan (SKTM fiktif) tersebut terbukti menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, maka pelakunya diancam pidana penjara paling lama enam tahun,"tandasnya.


Kontributor : Sapto Nugroho
Editor : Mahardika Hari
Bagikan :

Video: Detik-detik Ledakan di Parkir saat Debat Capres ke-2 Berlangsung

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Read More

Our Partners