Rekomendasi

Kuasa Hukum dan Keluarga Kecewa, Terdakwa Aktivis Penentang PT RUM di Vonis Bersalah

Rabu, 08 Agustus 2018 : 11.00
Loading...
Kuasa Hukum Dan Keluarga Kecewa, Terdakwa Aktivis Penentang PT RUM Di Vonis Bersalah (Foto: Sapto Nugroho/hariankota)
SUKOHARJO - Ketukan palu hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang telah membuyarkan harapan para aktivis terdakwa kasus demo anarkis penentang pencemaran limbah PT Rayon Utama Makmur (RUM). Vonis bersalah dan harus menjalani hukuman penjara membuat mereka harus lebih lama berpisah dengan keluarga.

"Terus terang kami kecewa, majelis hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, " ungkap Badrus Zaman, salah satu anggota tim advikasi terdakwa dalam rilisnya kepada hariankota.com, Rabu (8/8/2018).

Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Semarang, Selasa (7/8/2018) kemaren, Badrus menyebutkan, kelima terdakwa dinyatakan terbukti merusak fasilitas pabrik PT RUM di Desa Plesan, Kecamatan Nguter saat demo yang berujung anarkis Februari silam.

Mereka adalah, Muhammad Hisbun Payu ( Iss), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Kemudian, Sutarno dan Brilian dijatuhi hukuman masing-masing 2 (dua) tahun pidana penjara.

"Sedangkan untuk terdakwa, Sukemi dan Kelvin, putusannya serupa dengan Iss yang dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) dan 406 ayat (1) KUHP," kata Badrus.

Menanggapi vonis tersebut, Badrus menyebut, bahwa putusan bersalah merupakan bentuk kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan Sukoharjo.

Selain itu putusan bersalah juga telah memupus harapan keluarga dan ratusan pendukung yang selalu datang berbondong - bondong setiap persidangan untuk memberikan dukungan moral dan spiritual.

"Keluarga dan pendukung yang datang, semula berharap akan ada rasa keadilan dari majelis hakim dalam memutus perkara,"ujar Badrus.

Sebelumnya, Iss dan Brilian serta Sutarno dalam kasus ini, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaanya telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP atau Pasal 406 ayat 1 JO 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP (dakwaan alternatif).

Sementara untuk Sukemi dan Kelvin, JPU mendasarkan dakwaanya pada Pasal 187 ayat 1 JO 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 170 ayat 1 KUHP atau Pasal 406 ayat 1 JO 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam proses persidangan, dakwaan tersebut, ditindaklanjuti JPU dengan menuntut Iss, Sutarno, dan Brilian, masing-masing 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara, serta 4 tahun pidana penjara untuk sutarno dan Brilian.

Tuntutan 4 tahun 6 bulan pidana penjara yang diberikan pada Iss, juga diberikan JPU terhadap Sukemi dan Kelvin.

Padahal seharusnya menurut Badrus, majelis hakim bisa memutus dengan lebih adil mengingat dakwaan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang oleh JPU dimasukan untuk turut memberatkan para terdakwa, karena terkait dengan unsur yang menyatakan bahwa, tindakan itu dilakukan secara bersama-sama, tegas dinyatakan tidak terbukti oleh majelis hakim.

"Disisi lain, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mengakui adanya fakta bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa adalah tindakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan PT RUM serta penanganannya yang berlarut-larut," ujar Badrus.

Alasan para terdakwa, melakukan tindakan yang didasarkan pada niat untuk menghentikan pencemaran PT RUM, dijadikan sebagai salah satu hal yang ikut meringankan para terdakwa dalam putusan majelis makim.

Sayangnya, pertimbangan majelis hakim dalam putusanya yang telah dengan baik memilah dan mendudukan perkara ini sebagai perkara yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada persoalan pencemaran lingkungan yang ikut melatarbelakanginya, lagi-lagi tidak secara konsekuen muncul dan dinyatakan oleh majelis hakim dalam amar putusanya.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari tim advokasi terdakwa, Badrus mengatakan, putusan majelis hakim terhadap perkara para aktivis lingkungan penolak pencemaran PT RUM, layak dikatakan, senyatanya adalah bentuk pengkebirian akan nilai-nilai keadilan.

"Kami yang tergabung dalam tim advokasi Sukoharjo Melawan Racun dengan tegas menyatakan bahwa ini bukan merupakan putusan yang adil, karena mengabaikan kondisi objektif yang ikut melatar belakangi terjadinya tindak pidana, sebagaimana telah diakui majelis hakim dalam pertimbangan putusan perkara tersebut. Dan oleh karenanya putusannya haruslah ditolak. Kami akan mengajukan upaya banding," tegas Badrus.

Kontributor: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners