Rekomendasi

Sengketa Rumah Sakit Berkepanjangan, Ratusan Karyawan Jalan Kaki Datangi PN Sukoharjo

Kamis, 02 Agustus 2018 : 19.34
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Tersandera dengan berlarut - larutnya kasus sengketa keabsahan pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) antara Yayasan RSIS dengan Yayasan Wakaf RSIS, ratusan karyawan yang sudah tak sabar untuk kembali bekerja setelah sekian lama menggangur, mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo.

Dengan berjalan kaki sejauh sekira 1 kilometer dari titik kumpul di Masjid Baitus Syukur tak jauh dari kantor Setda Sukoharjo, mereka dengan tertib berbaris menyusuri jalan menuju kantor PN Sukoharjo dikawal petugas dari kepolisian Polres Sukoharjo, Kamis (2/8/2018) siang.

Aksi para karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja RSIS ini bertujuan mendesak PN Sukoharjo segera melaksanakan putusan kasasi MA No 2530K/PDT/2017 sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tegas dan berkeadilan serta tidak terpengaruh terhadap upaya-upaya yang menghalang-halangi dilakukannya eksekusi.

Dalam putusan tersebut permohonan kasasi yang diajukan pihak Yayasan Wakaf RSIS (YWRSIS) tentang keabsahan perubahan akta notaris yang dilakukan pihak Yayasan RSIS (Yarsis) ditolak. Selain itu sengketa yang berlangsung sejak 2013 ini tidak ada kaitannya dengan wakaf usaha pendirian rumah sakit.

Dengan putusan tersebut, para karyawan yang mengaku bersikap netral, tidak berpihak kepada siapapun. Mereka hanya berharap rumah sakit dapat kembali beroperasi setelah eksekusi dijalankan oleh PN Sukoharjo. 

Putusan kasasi MA yang telah berkekuatan hukum tetap ini, dengan sendirinya memberi kewenangan pada pihak Yarsis untuk mengelola RSIS yang selama ini dikuasai oleh pihak YWRSIS.

“Kami mendesak PN Sukoharjo untuk melaksanakan eksekusi putusan kasasi MA tersebut agar para karyawan segera mendapatkan haknya kembali dipekerjakan oleh RSIS,” kata Ketua Serikat Pekerja RSIS Suryoatmojo.

Dorongan agar PN Sukoharjo segera melakukan eksekusi dinilai tepat. Dengan begitu rumah sakit yang saat ini kondisinya sepi tanpa penghuni lantaran terkendala ijin operasional dapat kembali seperti sediakala.

"Ijin operasional habis pada akhir 2014 lalu, perpanjangan yang diajukan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak pernah dikabulkan. Karena tidak memiliki izin operasional, kerjasama dengan BPJS kesehatan juga diputus. Sehingga praktis tidak ada pemasukan, dan ujungnya karyawan menggangur tanpa penghasilan," papar Suryo

Setidaknya, para karyawan mempunyai harapan setelah nanti PN Sukoharjo melakukan eksekusi. Harapan itu tentang dikabulkannya Ijin operasional setelah diproses dan RSIS bisa kembali beroperasi normal.

“Selama sengketa pengelolaan rumah sakit, karyawan yang menjadi korban. Tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja tetapi pembayaran gaji tersendat. Nasib karyawan baik dokter, paramedis, bidan perawat dan tenaga lainnya tidak jelas,” paparnya.

Kepada perwakilan karyawan, Pelaksana Harian (Plh) Ketua PN Sukoharjo, Boxgie A. Santosa usai menerima surat pernyataan sikap peserta aksi menyampaikan apresiasinya atas saran dan masukan tentang pelaksanaan eksekusi.

"Pada intinya eksekusi putusan MA memang merupakan wewenang pengadilan. Tentunya, nanti terlebih dulu akan kami sampaikan saran dan masukan ini kepada pimpinan," pungkasnya.


Kontributor: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi

Share this Article :

Video Presiden Jokowi Bersama Keluarga Masuk ke Dalam Ka'bah Saat Ibadah Umroh

Berita Terbaru

Read More

Our Partners