Rekomendasi

Dua Pimpinan DPRD Karanganyar Ogah Teken, RAPBD 2018 Tetap Lolos

Sabtu, 29 September 2018 : 15.16
Published by Hariankota
Dua Pimpinan DPRD Karanganyar Ogah Teken, RAPBD 2018 Tetap Lolos (Foto:Iwan Iswanda/hariankota)
KARANGANYAR - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Karanganyar bersama DPRD, akhirnya menetapkan APBD perubahan tahun 2018. Penetapan persetujuan bersama tersebut, dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Jumat (28/09/2018) malam.

Penetapan persetujuan bersama tersebut, tanpa kehadiran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Gerindra. Rapat paripurna yang dimulai pukul 20.00 Wib tersebut, hanya dipimpin ketua DPRD Sumanto dari PDIP dan Eko Setyono, dari Golkar.

Sedangkan wakil ketua DPRD dari PKS, Warsini, serta wakil ketua dari Gerindra, tidak terlihat hadir. Rapat paripurna ini sempat dikhawatirkan tidak memenuhi quorum, namun setelah menunggu beberapa saat, para wakil rakyat ini satu per satu mulai berdatangan dan mengisi daftar hadir, sehingga memenuhi quorum.

Ketua DPRD Karanganyar saat membuka rapat mengatakan, berdasarkan daftar hadir, sebanyak 33 menanda tangani absen. Sedangkan 12 anggota tidak hadir, termasuk dari F PKS dan F Partai Gerindra.

“Rapat paripurna ini telah memenuhi quorum, karena dihadiri oleh dua per tiga anggota DPRD. Untuk itu, rapat paripurna dapat dilanjutkan,” kata Sumanto. Bupati Karanganyar, Juliyatmono, usai rapat paripurna, kepada hariankota.com, mengatakan, mekanisme pengambilan keputusan sudah dilakukan.

Sedangkan mengenai transparansi anggaran Bankeu desa, serta tidak adanya kejelasan mengenai penyerapan anggaran, Juliyatmono mengatakan, seleuruhnya dilakukan secara tarnsparan, bahkan FPKS dan F Gerindra, ikut melakukan pembahasan.

“Semua terbuka. Semua juga ikut membahas. Sedangkan mengenai bankeu Desa, semua nya merupakan tugas pemerntah melaksanakan apa yang telah menjadi program pemerintah,” ujarnya diplomatis. 

Baca Juga:
Dalam rapat paripurna tersebut ditetapkan, pendapatan daerah sebesar Rp2.107 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2.229 triliun. Terjadi deficit anggaran sebesar Rp171.963 miliar. Sedangkan pembiayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp186.963 miliar, dan penegeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp15 milyar.

Ketika dikonfirmasi hariankota.com melalui telepon selularnya, anggota badan anggaran (Banggar) dari FPKS, mengatakan, seluruh anggota FPKS, di instruksikan untuk tidak menghadiri rapat paripurna penetapan tentang penandatanganan kesepakatan bersama KUA PPAS dan RAPBDP tahun 2018.

Pada saat rapat banggar, menurut Darwanto, FPKS dan F Gerindra walk out (WO) dan tidak melanjutkan pembahasan sampai tuntas. Artinya, lanjut Darwanto, baik FPKS maupun F Gerindra belum menyepakati pembahasan RAPBDP.

“Ketidakhadiran kami sebagai bentuk konsistensi saja. Kami hanya minta kejelasan soal penyerapan anggaran dan transparansi bantuan keuangan Desa.

Karena tidak hadir dalam paripurna, maka konsekwensinya, pimpinan dewan dari PKS dan Gerindra tidak menandatangani kesepakatan bersama RAPBDP yang akan dikonsultasikan ke gubernur,” kata Darwanto, Sabtu (29/09/2018).

Disinggung mengenai keabsahan RAPBDP ini, dijelaskan Darwanto, tetap sah, meskipun tidak ditandatangani oleh dua wakil ketua. Hanya saja, kesepakatan ini tentu akan menjadi catatan gubernur, karena pimpinan dewan tersebut kolektif kolegial.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, proses pembahasan anggaran perubahan APBD tahun 2018, yang dilaksanakan di ruang OR, DPRD Karanganyar, Kamis 27 September (27/09/2018) sore diwarnai aksi walk out oleh anggota badan anggaran (Banggar) yang berasal dari Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra.

Penulis : Iwan Iswanda
Editor : Jumali

Share this Article :

Video Presiden Jokowi Bersama Keluarga Masuk ke Dalam Ka'bah Saat Ibadah Umroh

Berita Terbaru

Read More

Our Partners