Rekomendasi

Polemik Guru Tidak Tetap: Pemerintah Diminta Lebih Bijak

Sabtu, 29 September 2018 : 20.12
Published by Hariankota
Polemik Guru Tidak Tetap: Pemerintah Diminta Lebih Bijak (Foto: Iwan Iswanda/hariankota)
KARANGANYAR - Komisi D DPRD Karanganyar, memberikan catatan kepada Pemkab Karanganyar, agar memperhatikan kesejahateraan para guru tenaga honorer, jika tidak terakomodir dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2018.

Hal tersebut dikatakan ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, sesaat sebelum mengikuti rapat paripurna, di Karanganyar.

Kepada hariankota.com serta awak media lain, Endang mengatakan, kesejahteraan para guru tidak tetap ini, menjadi pekerjaan utama yang harus segera dituntaskan, terutama jika mereka tidak terakomodir dalam seleksi CPNS tahun 2018 karena faktor usia.

“Bagaimanapun, kita tetap mengikuti regulasi yang ada. Hanya saja, saya berharap pemerintah juga mau mengeluarkan suatu kebijakan kepada honorer yang tidak terakomodir di CPNS 2018. Karena berdasarkan fakta di lapangan, para guru tidak tetap ini, benar-benar melakukan pengabdian. Jangan sampai tidak ada penghargaan terhadap mereka,” kata Endang.

Dijelaskannya, kebijakan pemerintah daerah dan pusat bisa disinkronkan yang pada tujuannya untuk kesejahteraan honorer K2.

“Kan tidak semua bisa terakomodir dan lolos dalam seleksi CPNS.Pemerintah harus mempertimbangkan pengabdian mereka di lapangan. Berdasarkan hal itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijkan, baik dari pemerintah pusat dan yang disinkronkan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Karanganyar membuka lowongan 354 formasi CPNS.219 dari total lowongan tersebut, merupakan tenaga pendidikan dan sisanya untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Penulis: Iwan Iswanda
Editor: Rahayu

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More