Rekomendasi

Nasib Pengabdian Tak Jelas, Guru Honorer Wadul SBY

Kamis, 25 Oktober 2018 : 22.26
Nasib Pengabdian Tak Jelas, Guru Honorer Wadul SBY (Ist)
KARANGANYAR - Para guru honorer, mengadukan nasib mereka kepada mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyon (SBY) saat melakukan kunjungan ke Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Rabu (24/10/2018) malam.

Para pendidik ini berharap agar perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan atas nasib mereka yang telah mengabdi selama puluhan tahun.

Koordinator Guru Honorer dan Pegawai Tidak Tetap Karanganyar, R.R. Dian Candra Sari, ketika dihubungi hariankota.com melalui telepon selularnya, mengatakan, selama puluhan tahun dirinya bersama rekan dari seluruh Indonesia berjuang untuk mendapatkan pengakuan.

Menurutnya, Sudah banyak 'pintu' yang di datangi untuk mengadukan nasib khususnya tenaga honorer di Karanganyar, berstatus guru K1 dan K2. Namun belum juga ada kejelasan kapan akan diangkat menjadi PNS. Justru saat ini, lanjutnya, pemerintah pusat membuka perekrutan CPNS tahun 2018.

"Selama puluhan tahun mengabdi sebagai ghuru honorer, hancur begitu saja karena pemerintah menerbitkan aturan terkait batasan usia yakni 35 tahun, untuk bisa diangkat menjadi PNS. Padahal, usia guru honorer yang ada di Karanganyar sebagian masuk dalam honorer usia kritis, usia sudah di atas 35 tahun," ujarnya, Kamis (25/10/2018).

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, SBY memerintahkan seluruh kadernya yang menjadi anggota DPRD baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat untuk mengawal perjuangan guru honorer.

"Beliau telah memerintahkan kadernya untuk mendampingi perjuangan. Beliau juga akan memfasilitasi untuk bertemu dengan RI 1," katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, para guru honorer memperjuangkan tiga tuntutan kepada pemerintah, diantaranya meminta pemerintah untuk menunda pengangkatan ataupun tes CPNS, dan menyelesaikan permasalahn guru honorer.

Termasuk mencabut dan mengkaji ulang Peraturaran Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, dan yang terakhir tenaga pekerja honorer diangkat PNS.

"Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, sangat tidak adil bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia," tandasnya.

Penulis: Iwan Iswanda
Editor: Rahayu

Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners