Rekomendasi

Deklarasi Damai, Bawaslu Ingatkan Parpol Cegah Potensi Konflik Selama Masa Kampanye

Senin, 01 Oktober 2018 : 17.11
Published by Hariankota
Deklarasi Damai, Bawaslu Ingatkan Parpol Cegah Potensi Konflik Selama Masa Kampanye (Foto: Sapto Nugroho/hariankota)
SUKOHARJO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo mengingatkan partai politik (Parpol) peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2019 agar selama kampanye menghindari potensi konflik dengan tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta politik identitas.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto saat gelar Deklarasi Pemilu Damai yang dihadiri perwakilan parpol peserta pemilu, forkopimda, tokoh masyarakat dan ormas seluruh Kabupaten Sukoharjo di Hotel Brothers, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Senin (1/10/2018).

"Kami berharap masyarakat juga ikut berperan dengan menjadi pengawas partisipatif agar tahapan penyelenggaraan pileg dan pilpres 2019 mendatang dapat berjalan adil dan bermartabat," kata Bambang.

Mengutip hasil survei yang dilakukan LIPI, potensi politisasi SARA dan identitas sebesar 23,6 persen; konflik horizontal antar pendukung paslon sebesar 12,3 persen; gangguan keamanan 10,4 persen, kekurangsiapan penyelenggara pemilu 6,6 persen; ketidaknetralan penyelenggara Pemilu sebesar 5,7 persen.

"Oleh karenanya, ini butuh kesadaran semua pihak untuk bisa saling menjaga diri agar seluruh proses tahapan Pemilu bisa terlaksana dengan aman dan lancar sesuai yang diharapkan," ujarnya.

Menjawab pertanyaan hariankota.com tentang tentang perubahan PKPU nomor 23 Tahun 2018 yang telah diubah dua kali, yakni PKPU nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir menjadi PKPU nomor 33 tahun 2018 yang memuat aturan kampanye, Bambang mengatakan, pihaknya sudah mendorong KPU Sukoharjo segera melakukan sosialisasi.

"Kami sudah mengirim rekomendasi ke KPU, karena setelah kami amati, dari parpol peserta pemilu belum mendapat sosialisasi terkait perubahan PKPU yang mengatur tentang kampanye ini," katanya.

Sementara, Wakil Bupati Sukoharjo, Purwadi, yang hadir mewakili Bupati menyambut baik diselenggarakannya deklarasi pemilu damai ini. Bahkan dia mendukung penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu bertindak tegas jika menemukan pelanggaran selama masa kampanye.

"Termasuk jika yang melanggar aturan kampanye itu anak saya sendiri, yang kebetulan juga nyaleg. Maka ndak usah segan - segan untuk menertibkan. Begitu juga saya, tentunya kalau mau berkampanye harus cuti terlebih dulu supaya nggak melanggar aturan," tandasnya.

Sedangkan Kapolres Sukoharjo, AKBP Iwan Saktiadi yang diwakili Wakapolres Sukoharjo, Kompol Ifan Hariyat menyebutkan, tentang tata cara pelaporan pelanggaran kampanye, masyarakat diberikan pengertian agar melapor ke Bawaslu, tidak ke kantor Polisi.

"Jadi nanti jika ada warga yang ingin melaporkan pelanggaran tentang pemilu maka bisa langsung ke Bawaslu. Disana sudah ada Gakkumdu yang unsurnya terdiri, Polri, Kejaksaan dan Bawaslu sendiri. Merekalah yang diberi kewenangan untuk memutuskan kemana arah putusan laporan akan dibawa," pungkasnya.

Penulis: Sapto Nugroho

Editor: Bagya Komang

Share this Article :

Video Presiden Jokowi Bersama Keluarga Masuk ke Dalam Ka'bah Saat Ibadah Umroh

Berita Terbaru

Read More

Our Partners