Rekomendasi

Lagi, PKS dan Gerindra Sepakat Tak Hadiri Rapat Paripurna

Jumat, 12 Oktober 2018 : 06.55
KARANGANYAR - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Gerindra, kembali tidak mengikuti jalannya rapat paripurna penyampaian keputusan DPRD Karanganyar tentang penyempurnaan hasil evaluasi gubernur terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun 2018, yang berlangsung di ruang paripurna DPRD setempat, Kamis (11/10/2018).

Wakil ketua DPRD Karanganyar dari FPKS, Warsini, kepada hariankota.com mengatakan, ketidakhadiran dalam rapat paripurna ini, merupakan sikap konsisten terhadap keputusan yang diambil saat pembahasan anggaran KUA PPAS, dan pembahasan RAPBD.

Dalam pembahasan tersebut, menuurut Warsini, bantuan keuangan untuk masya desa agar disikapi, namun lanjut Warsini, sampai sekarang belum dilaksanakan, disisi lain, bankeu tersebut telah ditunggu masyarakat.

“Ini merupakan sikap konsistensi kami saat walk out wo dari Banggar kemudian tidak hadir kesepakatan bersama KUAPPAS yang dikonsultasikan ke gubernur. Kami juga tidak menandatangani itu. Karena permintaan kami tidak ditanggapi.

Saat ini pun, saat evaluasi, kamipun konsisten dengan sikap kami dari awal. Harapan kami, tetap saja kami meminta kepada Pemkab untuk merealisasikan anggaran benkeu 14 miliar yang belum direalisasikan tersebut,” tegasnya, Kamis (11/10/2018).

Ketika ditanyakan implikasi terhadap ketidakhadiran F PKS dan F Gerindra, Warsini menegaskan, ketidakhadiran dalam dua rapat paripurna, merupakan sikap politik untuk membela masyarakat yang mestinya memperoleh alokasi anggaran sesuai dengan yang sudah tercantum di Perda APBD 2018.

Secara kelengkapan administrasi, jelas Warsini, ada kekuranglengkapan dokumen yang diverifikasi oleh propinsi. Pasalnya, ada 2 pimpinan dewan yang tidak tanda tangan dalam penetapan KUA PPAS Perubahan 2018 dan Kesepakatan Bersama APBD Perubahan Tahun 2018. Sebab dalam kepemimpinan di DPRD itu sifatnya kolektif kolegial.

“Tentu ini akan mempengaruhi harmonisasi hubungan antara legislatif dan ekskutif di Kabupaten Karanganyar,” tegasnya. Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebut ditetapkan, pendapatan daerah sebesar Rp2.107 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2.229 triliun.

Terjadi defisit anggaran sebesar Rp171.963 miliar. Sedangkan pembiayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp186.963 miliar, dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp15 milyar. “Keputusan DPRD tentang penyempurnaan hasil evaluasi gubernur Jawa Tengah ini, segera kita laksanakan,” kata bupati Karanganyar, Juliyatmono.

Disisi lain, Sekretaris DPRD Karanganyar, Sujarno mengatakan, meskipun tidak ditandatangani dua pimpinan DPRD, masing-masing Warsini dari FPKS dan Adhe Eliana dari F Gerindra, keputusan DPRD untuk melengkapi hasil evaluasi gubernur terhadap RAPBD tahun 2018 tetap dapat dilaksanakan.

“Pimpinan DPRD itu kan kolektif kolegial. Meskipun hanya ditanda tangani dua pimpinan, tetap sah dan dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Penulis: Iwan Iswanda
Editor: Gunadi

Bagikan :

Video Viral

Loading...

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Read More

Our Partners