Rekomendasi

Bawaslu Wanti-Wanti Para Kades Agar Jaga Netralitas

Kamis, 08 November 2018 : 17.18
Ilustrasi
KARANGANYAR - Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Karanganyar, kembali mengingatkan para Kepala Desa (Kades) untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik pemilihan legislative maupun pemilihan presiden tahun 2019.

Penegasan tersebut diampikan komisioner Bawaslu Karanganyar, Budi Susilo, kepada hariankota.com serta awak media lain, Kamis (08/11/2018).

Budi menjelaskan, netralitas kepala desa tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 490 UU No 7/2017 disebutkan Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah).

Larangan Kepala Desa terlibat dalam kegiatan partai politik dan kampanye di Pemilu, lanjut Budi, juga diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

"Larangan Kepala Desa dalam kampanye juga ditegasnya di UU Desa pasal 29. Kepala Desa yang melanggar larangan di atas akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

“Untuk itu, kami kembali mengingatkan agar para kepala desa tetap menjaga netralitas, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepentingan siapa pun,” jelas Budi, Kamis (08/11/2018).

Menurut Budi, batasan netralitas kepala desa, selama pemilihan umum, meliputi, ades, tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Caleg, Calon DPD dan/atau pasangan Capres dan cawapres, tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

Tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada anggota keluarga dan masyarakat.

Jika masyarakat menemukan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kepala desa, maka masyarakat segera melapor ke Bawaslu.

"Perbuatan kepala desa yang membuat kebijakan untuk mengajak warga di desanya agar mendukung atau memilih seorang peserta pemilu dapat saja dianggap membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu atau merupakan keterlibatan kepala desa dalam kampanye Pemilu. Akan tetapi, tentu hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu," tandasnya.

Penulis: Iwan Iswanda
Editor: Bagya Komang

Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners