Rekomendasi

Belum Dicairkannya Bankeu, Dana Hibah Untuk Kelompok Masyarakat, Mahaka Nilai Pemkab Tidak Adil

Sabtu, 17 November 2018 : 18.09
KARANGANYAR - Lembaga swadaya masyarakat Masyarakat handarbeni Karanganyar (LSM Mahaka) menilai, belum dicairkannya bantuan keuangan (bankeu) dan dana hibah untuk kelompok masyarakat yang telah dianggarkan dalam penetapan APBD tahun 2018, melalui anggota DPRD, merupakan bentuk dan  sikap ketidakadilan dari Pemkab Karanganyar.

Koordinator Mahaka, Kiswadi Agus, kepada hariankota.com, mengatakan, seluruh anggta DPRD itu merupakan satu kesatuan, tidak dipisah-pisahkan.

Menurut Agus, jika bankeu anggota DPRD lain dicairkan, maka bankeu yang melalui anggota lain juga harus dicairkan.

“ Ini perilaku tidak adil. Bankeu hak yang hrus diberikan melalui kinerja dewan.Dewan satu kesatuan. Tidak dipisah, jangan anak tirikan, “ kata Agus, Sabtu (17/11/2018).

Untuk itu, Agus mendesak kepada Pemkab Karanaganyar segera mencairkan dana bankeu lebih kurang Rp17,5 miliar ini. Pasalnya, menurut Agus, dana tersebut telah dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD tahun 2018 dan masyarakat.

“ Saya tidak ada kepentingan dalam maslaha ini. Ii semua untuk kepentingan masyarakat. Pemkab harus mencairkannya. Jika tidak, saya khawatir maka akan menmbulkan saling curiga diantara masyarakat. Dan yang lebih parah lagi, persoalan ini akan menjadi persoalan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Karanganyar dari Fraksi Gerindra, Adhe Eliana, mengatakan, dampak belum dicairkannya dana bankeu serta dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut, telah menimbulkan saling curiga diantara masyarakat.

“ Segera saja dicairkan. Apa sih persoalannya. Ini kan sudah ditetapkan tahun 2018. Kami mendesak  agar segera dicairkan sebelum pembahasan KUA PPAS,” ujarnya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Karanganyar, melakukan interupsi usai bupati Juliyatmono menyampaikan rancangan KUA PPAS tahun 2019 dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (14/11/2018).

Dua anggota FPKS, masing-masing, Darwanto dan Agus Suwito, mempertanyakan, belum dilaksanakannya anggaran sekitar  Rp17,5 miliar hasil penetapan tahun 2018 untuk alokasi bantuan keuangan, bantuan hibah untuk kelompok masyarakat. 

Untuk itu, kedua politisi PKS tersebut, meminta kepada bupati dan ketua DPRD Karanganyar untuk menuntaskan persoalan ini, sebelum melakukan pembahasan KUA PPAS tahun 2019. Hingga saat ini, belum ada jawaban bupati terkait interupsi yang dilakukan oleh FPKS ini


Penulis: Iwan Iswanda
Editor: Jumali

Bagikan :

Video Amatir Hujan Deras Pemukiman Warga di Lereng Candi Cetho Terkena Limpahan Air

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Read More

Our Partners