Rekomendasi

KPAI: Guru Adalah Investasi Masa Depan Anak untuk Negara

Rabu, 07 November 2018 : 18.17
KPAI : Guru Adalah Investasi Masa Depan Anak Untuk Negara (Foto: Sapto Nugroho/hariankota)
SUKOHARJO - Guru dengan peradaban masa depan tak dapat dipisahkan.Sebuah bangsa tak dapat menjadi besar tanpa peran guru didalamnya. Memperhatikan kesejahteraan guru, merupakan investasi besar untuk mencetak kehandalan anak negeri.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang juga pakar perlindungan Guru dan Anak, Susanto saat menjadi narasumber seminar mewujudkan guru sebagai penggerak perubahaan menuju Indonesia cerdas berkualitas dalam revolusi industri 4.0

"Kondisi guru saat ini akan menghasilkan potret anak bangsa 15 tahun, hingga ratusan tahun ke depan. Muliakan guru, agar namanya tetap harum. Karena, tak ada bangsa yang besar tanpa peran seorang guru," kata Susanto dalam seminar yang diselenggarkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Sukoharjo, Rabu (7/11/2018)

Masih banyaknya guru honorer dan guru di sekolah swasta yang masih harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan berdampak pada lemahnya performa guru di Indonesia. Dan imbasnya berpotensi melemahkan kualitas anak bangsa ke depan.

"Bayangkan, saat ini masih ada guru yang pekerjaannya begitu mulia, digaji Rp 200 – 350 ribu per bulan. Tetapi nafas perjuangannya untuk mendidik anak tak padam. Belum tahu pasti, mengapa guru-guru ini tetap betah mengabdi, di tengah biaya hidup yang tidak ringan. Yang pasti, dedikasi guru-guru ini sangat besar bagi anak bangsa," tuturnya.

Masih jauhnya kata sejahtera bagi guru juga menjadi tantangan dalam mewujudkan guru ramah anak. Menurutnya, faktor terbesar mewujudkan guru ramah anak ialah kualitas cara berpikir.

"Problem anak semakin kompleks, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang tak terbendung. Bullying, kejahatan pornografi, trafficking, dan kejahatan berbasis cyber," sebutnya.

Ditambahkan, tak hanya itu saja, paham radikalisme juga telah menjadi penyakit baru yang mengancam anak didik jika guru tak mampu mendeteksi dan mencegah.

Sementara, kepada hariankota.com Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan PGRI Cabang Sukoharjo, Sahono menambahkan, tentang tuntutan kesejahteraan guru, pihaknya telah menyatakan sikap agar nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) harus diperjuangkan.

"Alhamdulillah, sudah direspon pemerintah. Antara lain, bagi GTT dan PTT yang terkendala UU ASN nomor 5 tahun 2014 tentang batasan umur maksimal 35 tahun syarat CPNS, maka diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana saat ini regulasinya sedang di godok di pusat," terangnya

Nantinya dalam PPPK tersebut menurut Suhono, tidak menggenal pembaharuan kontrak seperti yang dikenal selama ini yakni, outsourching. Jadi untuk PPPK guru, sekali kontrak masa berlakunya sampai usia pensiun.

"Bagi guru yang tidak lolos seleksi PPPK, oleh pemerintah pusat diarahkan agar pemerintah daerah mengambil alih sesuai kemampuan keuangan daerah dalam hal honorarium. Dan, untuk yang ini (guru honorer -Red), Bupati Sukoharjo sudah sepakat akan membantu memberi honor tambahan sebesar Rp 400 ribu per guru per bulan, mulai awal tahun 2019 mendatang ," pungkasnya.
Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners