Rekomendasi

Terbukti Tak Miliki IMB, Bangunan yang Akan Disewa Investor Korea Akhirnya di Segel Satpol PP Karanganyar

Jumat, 30 November 2018 : 17.34
Terbukti Tak Miliki IMB, Bangunan yang Akan Disewa Investor Korea Akhirnya di Segel Satpol PP Karanganyar (Foto: Iwan Iswanda/hariankota)

KARANGANYAR - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karanganyar, menyegel bangunan  yang sedianya akan digunakan sebagai pabrik konveksi di Jalan Adi Sucipto Km 10,4 Rt 002 Rw 004 Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jumat (30/11/2018).

Penyegelan ini terpaksa dilakukan, karena pendrian banguan tersebut, tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala bidang penegakan peraturan daerah (Kabid Gakda) Satpol PP Karanganyar, Joko Nugroho, kepada hariankota.com serta awak media lain, mengatakan, penyegelan ini atas laporan kuasa hukum investor dari Korea, yang akan meneggunakan bangunan tersebut sebagai lokasi pabrik konveksi. Namun karena tidak memiliki IMB, menurut Joko, bangunan tersebut batal digunakan.

“Penyegelan kami lakukan seteleh sebelumnya menerima pengaduan dari kuasa hukum pengusaha asal Korea. Setelah kami lakukan klarifikasi dan cek lapangan, ternyata, bangunan tersebut tidak memiliki IMB. Untuk sementara baru kami lakukan penyegelan,” kata Joko, Jumat (30/11/2018).

Dijelaskannya, pemilik bangunan yang diketahui bernama Ny Tam Tham Hongly alias Susana, warga jalan Honggowongso 17 Rt 002 Rw 008 Kelurahan Kemlayan, Serengan, Surakarta tersebut, melanggar  Perda No 1 tahun 2013 tentang RT RW, bahwa wilayah Desa Gajahan , Colomadu bukan diperuntukkan bagi industry,melanggar Perda No 21 tahun 2009 tentang bangunan,dimana setiap bangunan yang didirikan harus memiliki IMB.

“ Kita menunggu itikad baik dari pemilik gedung. Pemilik gedung harus menindaklanjuti hasil identifikasi yang kami lakukan dalam batas waktu yang ditentukan,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum investor asal Korea yang akan menggunakan bangunan tersebut, Arif Muta’Ali, menegaskan, dengan adanya penyegelan ini, maka status hukum atau legalitas bangunan tersebut sudah terjawab dan terbukti tidak memiliki IMB.

“ Setelah ada penegasan soal legalitas bangunan ini dan terbukti tidak  tidak memiliki IMB, kami akan tempuh jalur hukum, baik masalah pembatalan sewa menyewa,  maupun pengembalian uang sewa sesuai perjanjian,” tegasnya.

Diungkapkanya, kliennya telah mengeluarkan uang sebesar Rp18 miliar sebagai uang sewa. Namun ternyata bangunan tersebut tidak berijin, akibtnya, rencana usaha konveksi batal dilakukan.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Karanganyar, Joko Pramono, ketika dihubungi hariankota.com melalui telepon selularnya,  mengapresiasi langkah pemkab dalam menertibkan bangunan yang tidak memiliki  IMB dengan melakukan penyegelan. Hanya saja, menurutnya, Pemkab dalam hal ini Satpol PP harus total,  jangan terkesan tebang pilih.

“ Karena sebenarnya kita semua tahu masih banyak bangunan yang g belum memiliki  IMB di Karanganyar.Terutama para pelaku usaha yg nakal. Kalau  tdk dilakukan menyeluruh dan hanya setengah-setengah,  bisa jadi dianggap tebang pilih.Dan ini bisa menjadi preseden buruk untuk Pemkab dalam hal penegakan aturan,” ujarnya.

Ditegaskannya, di daerah  yang banyak berdiri industri baik kecil menengah maupun besar, menjadi prioritas dilakukan pendataan, seperti  Colomadu, Jaten, Kebakkramat.

“ Segera lakukan pendataan.Karena selama ini, mereka nekad membangun,  urusan ijin belakangan.  Kalau  ini terjadi terus menerus dan tidak ada pengawasan,  maka yang terjadi ke depan Pemkab akan disepelekan oleh para pelaku usaha di Karanganyar,” pungkasnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda
Editor: Gunadi


Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners