Rekomendasi

DPPSBI : Pelaporan Walikota Solo Merusak Sriwedari, Salah Alamat

Sabtu, 22 Desember 2018 : 20.42
Published by Hariankota
SOLO - Ketua Dewan Pemerhati dan Penyelamat Seni Budaya Indonesaia (DPPSBI), Kusumo Putro menilai pelaporan Walikota Solo ke Polisi atas tudingan merusak kawasan cagar budaya Sriwedari adalah tindakan salah alamat.

Pembangunan yang saat ini tengah dijalankan Pemkot Solo untuk merevitalisasi Sriwedari sebagai tempat rekreasi rakyat, menurutnya jika mengacu pada sertifikat yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah sesuai.

"Saya menilai kebijakan Walikota ini sudah betul, dan tentu telah melalui prosedur administrasi yang berlaku," kata Kusumo saat ditemui hariankota.com di kawasan Sriwedari, Solo, Sabtu (22/12/2018).

Kusumo mengatakan, bahwa lahan Sriwedari yang saat ini tengah di benahi Pemkot Solo sesuai Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 40 dan 41 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa kawasan atau lahan mangkrak.

Diantaranya adalah lahan bekas Taman Hiburan Rakyat (THR) yang letaknya persis ditimur Stadion Sriwedari, dimana saat ini tengah di bangun Masjid Raya.

"Sertifikat bangunan atau kawasan Sriwedari sebagai cagar budaya bukan kepada benda atau bangunan seperti Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Tapi jika mengacu SHP 40 dan 41 berupa tanah mangkrak," tegas Kusumo sambil menunjukkan sertifikat penetapan Sriwedari sebagai bangunan / kawasan cagar budaya yang ditanda tangani Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

Oleh karenanya, jika ada pihak yang mengaku sebagai ahli waris sah pemilik lahan keberatan Sriwedari dibenahi, maka Kusumo menyarankan agar menggugat BPN, bukan malah melaporkan Walikota ke Polisi.

"Ini kan lucu. Dasar Pemkot Solo melangkah itu karena telah mengantongi SHP 40 dan 41 yang merupakan produk hukum pemerintah pusat. Silahkan itu dibatalkan dulu (SHP-Red), baru kemudian melapor ke Polisi jika memang Walikota merusak Sriwedari," tandasnya.

Senada, Ketua Komisi II (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno mengatakan, menanggapi dilaporkannya Walikota ke Polisi, pihaknya dalam memutuskan menyetujui (anggaran) penataan Sriwedari selalu berpegang pada regulasi dan kepastian hukum.

"Karena ada kepastian hukum bahwa Sriwedari sudah jelas hak pakainya, sesuai HP 40 dan 41 maka DPRD Solo yakin, Sriwedari tetap menjadi miliknya rakyat Kota Solo, representasinya adalah pemerintah kota," terangnya.

Terkait dengan penataan Sriwedari, ditegaskan Sukasno, DPRD sepakat, karena memang akan dipulihkan seperti jaman dulu, walaupun ada beberapa yang mestinya disesuaikan dengan kondisi sekarang.

"Contohnya, Segaran akan akan dipulihkan, gedung pertunjukan wayang orang akan dibuat lebih modern seperti gedung theater. Museum tetap, karena itu bagian dari bangunan cagar budaya. Jadi tidak ada masalah. Kami tetap yakin, Sriwedari adalah milik masyarakat," ujarnya.

Dengan kata lain, Sukasno ingin menegaskan kembali bahwa DPRD Kota Surakarta sepenuhnya mendukung penuh langkah Walikota menata kawasan Sriwedari meskipun ada pihak yang keberatan dengan melaporkan ke Polisi. "Selama (kebijakan) itu sesuai regulasi, bagi kami tidak ada masalah," pungkasnya

Jurnalis: Sapto Nugroho
Editor: Jumali

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More