Rekomendasi

KPU Karanganyar: Orang Gila Masuk DPT Sudah Sesuai Putusan MK

Selasa, 18 Desember 2018 : 17.24
Published by Hariankota
KPU Karanganyar: Orang Gila Masuk DPT Sudah Sesuai Putusan MK (Foto: Sapto Nugroho/hariankota)
KARANGANYAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) panen protes lantaran mendata Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk dimasukkan dalam data pemilih Pemilu 2019. Banyak kalangan mempertanyakan objektifitas pilihan politik ODGJ.

Akan halnya di Kabupaten Karanganyar, terlepas ODGJ dinilai tidak bisa berpikir selayaknya pemilih pada umumnya. KPU Kabupaten tetap akan melaksanakan pendataan dengan alasan sudah sesuai aturan yang ditetapkan KPU Pusat.

Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Triastuti Suryandari disela menggelar Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2019 di Karanganyar, Selasa (18/12/2018) menyampaikan, bahwa pendataan ODGJ dilakukan sejak pilkada 2015.

"Ini merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus dilaksanakan. Di sana dinyatakan, tidak semua ODGJ akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih. Menurut MK, tindakan menghalangi ODGJ untuk memilih merupakan pelanggaran konstitusi," terang Triastuti.

Namun begitu, KPU juga tidak serta merta memasukkan ODGJ dalam data pemilih. Menurut Triastuti, sesuai ketentuan pihaknya terlebih dulu mendata semua pemilih yang memenuhi syarat administratif.

"Yakni, mereka yang telah berusia minimal 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Dalam pendataan ODGJ yang masuk kriteria penyandang Disabilitas ini, KPU tidak mendata orang gila yang di jalan-jalan,” ujarnya.

Secara khusus dalam putusannya, MK menyebut gelandangan psikosis (orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan - Red) tidak termasuk orang yang didata untuk daftar pemilih.

Dijelaskan Triastuti, KPU hanya mendata mereka yang sedang dirawat, baik di rumah sakit maupun panti-panti rehabilitasi, atau ODGJ yang menetap dirumah dalam pengawasan keluarga.

"Kami ini kan, bekerja berdasarkan administrasi. Jadi kalau itu (ODGJ) memang belum ada surat keterangan dokter yang menyatakan (orang) ini ODGJ, maka tetap kami masukkan. Tetap kami akomodir dalam daftar pemilih," tandasnya.

Menyinggung target partisipasi pemilih di Bumi Intanpari, kepada hariankota.com Triastuti menyebut, pada penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang, pihaknya oleh KPU Pusat dipatok sekira 77 persen.

"Oleh karenanya kami menggalakkan sosialisasi pemutakhiran data pemilih. Salah satunya hari ini dengan menggundang perwakilan organisasi masyarakat dimana didalamnya juga ada dari kelompok difabel. Mereka Ini mitra kami dalam meningkatkan partisipasi pemilih," pungkasnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho
Editor: Bagya Komang

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More