Rekomendasi

Lindungi Bali dari Limbah Plastik, Koster Resmi Keluarkan Pergub Tiga Bahan Plastik yang Dilarang

Selasa, 25 Desember 2018 : 10.07
Lindungi Bali Dari Limbah Plastik, Koster Resmi Keluarkan Pergub Tiga Bahan Plastik yang Dilarang (Foto: Kurniawan/hariankota)
DENPASAR - Kepedulian Gubenur Bali Wayan Koster terhadap kelestarian lingkungan pulau Dewata Bali sangat luar biasa. Setelah menerbitkan dua Pergub yakni Pergub No.79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali serta Pergub No.80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa.

Kali ini Pergub no 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai diterapkan.

“Dalam Pergub ini ada tiga bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik yang dilarang yaitu kantong plastik, polysterina (styrofoam), dan sedotan plastik,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan keterangan pers bersama Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati dan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Koster menambahkan, Pergub yang terdiri dari 12 bab dan 26 pasal ini mewajibkan setiap produsen, distributor, pemasok dan setiap pelaku usaha untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok, dan menyediakan pengganti plastik sekali pakai.

Sekaligus melarang untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok dan menyediakan plastik sekali pakai. Setiap produsen, pemasok, pelaku usaha dan penyedia plastik sekali pakai diberi waktu menyesuaikan usahanya selama 6 bulan, terhitung sejak Pergub ini diundangkan.

Larangan menggunakan plastik sekali pakai juga berlaku untuk instansi pemerintah, BUMD, swasta, lembaga keagamaan, desa adat/pakraman, masyarakat dan perseorangan. “Pemprov Bali akan melakukan rencana aksi daerah pembatasan timbulan sampah plastik,” imbuhnya.

Koster menargetkan dalam setahun bisa mengurangi sampah plastik hingga 60-70 persen. Peran serta masyarakat dan desa adat/Pakraman akan didorong untuk mewujudkan hal itu. Agar pelaksanaannya berjalan efektif, tim akan dibentuk untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Tim inilah yang nantinya bertugas melakukan edukasi, sosialisasi, konsultasi, bantuan teknis, pelatihan/pendampingan dalam penggunaan bahan non plastik oleh produsen, distributor, penyedia dan masyarakat pada umumnya serta penegakan hukum.

“Tim ini terdiri dari unsur instansi vertikal, perangkat daerah akademisi, LSM, pengusaha, tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat,” jelas mantan anggota DPR RI ini. Sebagai bentuk apresiasi, lanjut Koster, Pemprov Bali akan memberikan penghargaan bagi yang taat melaksanakan Pergub ini dengan baik.

Sebaliknya, sanksi akan diberikan bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pergub dengan dasar hukum UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perda Provinsi Bali No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah tersebut.

Jurnalis: Made Sugandha
Editor: Akbar Nugraha

Bagikan :

Video Viral

Loading...

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Read More

Our Partners