Rekomendasi

Mahaka: Aturan Pemberian Uang Amplop ini Sangat Rancu

Kamis, 06 Desember 2018 : 15.36
Ilustrasi

KARANGANYAR - Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Karanganyar memperbolehkan calon anggota legislatif atau peserta pemilu tahun 2019, memberikan uang transportasi kepada peserta kampanye  yang menghadiri suatu pertemuan.

Hal tersebut dikatakan ketua Bawaslu Karanganyar Nuning Ritwanita dalam rakor sosisalisasi pengawasan dengan stakeholder dan masyarakat Senin (3/12/2018) siang.

Menurut Nuning, walaupun  diperbolehkan memberikan uang transport, namun  pemberian tersebut dalam batas kewajaran.

“ Anda boleh memberikan uang transportasi, namun dalam batas yang wajar,” kata Nuning.

Mengenai besarnya uang transportasi, Nuning menjelaskan,  sampai saat ini, belum ada ketentuan yang menegatur jumlah atau besaran uang transportasi yang diberikan kepada  peserta kampanye. Besarannya juga berbeda antar satu daerah dengan daerah lain.

“Saat kita koordinasi dengan KPU memang belum ada aturan besar uang transportasi tersebut.Namun, untuk Karanganyar, saya kira nominal itu berkisar di antara Rp30-50 ribu,” ujarnya.

Ketika disinggung apakah pemberian uang transport ini dapat dikatakan politik uang, Nuning menegaskan, bahwa pemberian uang transport dalam batas yang wajar, tidak dapat dikategorikan politik uang.

“ Kalau hanya sekedar uang transport  dan itu wajar, tidak masuk politik uang. Jika melebihi batas yang wajar disertai dengan ajakan untuk memilih calon tertentu, baru bisa dikatakan melakukan politik uang,” jelasnya. (Baca Juga: Pro Kontra Uang Amplop Calon Legislatif)

Pemberian uang transportasi kepada peserta kampanye dalam pemilihan legslatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019, menuai pro dan kontra di masyarakat.

Sebagian masyarakat menilai, pemberian uang transport ini justru tidak mendidik masyarakat dalam berdemokrasi.

Disisi lain, pemberian transport ini dinilai hal yang wajar sebagai pengganti uang bensin saat mengikuti kegiatan kampanye dari masing-masing peserta pemiliu.

Masyarakat Handarbeni Karanganyar (Mahaka) menilai jika pemberian uang transport ini sangat rawan jika tidak dilakukan pengawasan secara maksimal.

Koordinator Mahaka, Kiswadi Agus, mengatakan, pemberian bantuan transport kepada peserta yang akan mengikuti kegiatan kampanye, secara tidak langsung merupakan sebuah ajakan untuk memilih atau tidak memilih.

“ Saya menilai aturan ini sangat rancu. Disatu sisi diperbolehkan, disisi lain, ada jebakan politik uang. Harusnya ditegaskan saja, pemberian dalam bentuk apapun dilarang. Pemberian ini saya nilai sangat tidak mendidik. Karena masyarakat kita sejak awal sudah diajari dengan politik transaksional,” ujarnya. (Baca Selanjutnya: 

Jurnalis: Iwan Iswanda
Editor: Bagya Komang


Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners