Rekomendasi

Pro Kontra Uang Amplop Calon Legislatif

Kamis, 06 Desember 2018 : 15.09
POLITIK uang sejatinya tidak hanya terjadi di Indonesia. Hasilnya, secara umum, uang amplop terbagi menjadi dua mazhab.
Mazhab pertama, model core-voters, mengatakan bahwa partai politik (parpol) atau politikus memberikan sejumlah uang atau barang kepada para pemilih pasif mereka.

Para pemilih tersebut sebenarnya akan memilih kandidat, tetapi tidak semua dari mereka mau hadir dan memberikan suara di TPS. Toh, mereka tidak wajib memberikan suaranya di Pemilu.

Politikus memberi uang kepada mereka supaya mereka mau hadir ke TPS dan memilihnya.

Sebaliknya, mazhab kedua, model swing-voters, mengatakan bahwa parpol atau politikus mendistribusikan sejumlah uang atau barang kepada swing voters, orang-orang yang berpindah pilihan parpol atau kandidat dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya, alih-alih kepada pemilih pasif.

Selain itu, dua model tersebut juga mengasumsikan bahwa pelaku politik uang adalah parpol.

Sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam Pemilu legislatif (Pileg) mengharuskan seorang kandidat calon anggota legislatif (caleg) berkompetisi tidak hanya dengan caleg dari parpol lain tetapi juga caleg dari parpol sendiri.

Kompetisi yang intens di antara banyaknya kandidat juga berarti bahwa mereka hanya memerlukan sedikit suara agar bisa menjadi anggota legislatif.

Mengutip apa yang pernah diutarakan Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menyebut sedikitnya ada tiga praktik politik uang yang biasa terjadi dalam Pemilu.

Menurut Susno, politik uang pertama adalah membeli kursi, dalam bentuk mahar terhadap partai politik.

Kedua, membeli kesempatan dan kekebalan hukum, agar penyelenggara pemilu, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan kegiatan praktik uang yang dilakukannya. Ketiga, membeli suara rakyat.

Nah di Kabupaten Karanganyar belum lama ini Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Karanganyar memperbolehkan calon anggota legislatif atau peserta pemilu tahun 2019, memberikan uang transportasi kepada peserta kampanye  yang menghadiri suatu pertemuan.

Ketua Bawaslu Karanganyar Nuning Ritwanita dalam rakor sosisalisasi pengawasan dengan stakeholder dan masyarakat walaupun  diperbolehkan memberikan uang transport, namun  pemberiamn tersebut dalam batas kewajaran.

Pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat dan para Calon Legislatif. Pro kontra pun bermunculan.

Jurnalis hariankota.com, Iwan Iswanda merangkum berbagai komentar pro dan kontra seputar uang amplop para wakil rakyat. (Baca: Mahaka: Aturan Pemberian Uang Amplop ini Sangat Rancu)

Editor: Ferdinan


Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners