Rekomendasi

Tolak Eksekusi Pengosongan Lahan, Warga Bakar Ban Bekas

Kamis, 06 Desember 2018 : 15.59
Tolak Eksekusi Pengosongan Lahan, Warga Bakar Ban Bekas (Foto: Sapto Nugroho/hariankota)

SOLO - Sejumlah warga melakukan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan lahan dengan membakar ban bekas tepat di jalan masuk obyek sengketa, di Kampung Kentingan Baru, Kelurahan / Kecamatan Jebres, Kota Solo, Kamis (6/12/2018) siang.

Sejak pagi seratusan warga penghuni lahan sengketa tersebut sudah melakukan persiapan menghadang tim pengosongan yang terdiri tim gabungan Satpol PP, aparat dari Polresta Soloters dan Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Pantauan hariankota.com, selain membakar ban bekas yang ditumpuk, warga juga membuat barikade di jalan masuk lainnya dengan memasang pagar bambu.

Kenekatan warga ini tak urung memicu bentrok.Lemparan batu dan aksi saling dorong terjadi saat aparat hendak membuka akses jalan masuk yang diblokir. Warga bersikukuh mempertahankan barikade bambu dan ban yang telah mereka buat.

Kapolsek Jebres, Polresta Solo, Kompol Juliana yang memimpin pengamanan jalannya eksekusi, melalui pengeras suara berulang kali meminta agar semua pihak bisa menahan diri.

Sedikitnya akibat kericuhan, 3 warga terpaksa harus diamankan dinaikkan keatas truk lantaran diduga menghalangi jalannya eksekusi. Dan, alhasil tak butuh waktu lama kericuhan bisa diredam.

Sempat akan terjadi kericuhan lagi saat satu unit eksavator didatangkan untuk melakukan pembongkaran hunian warga. Namun, berkat kesigapan petugas, warga dapat dibubarkan. Dan, eksekusi akhirnya dapat berjalan dengan terlebih dulu mengangkut keluar barang - barang milik warga.
  
Oleh Pemkot Solo, ratusan warga yang menempati lahan seluas 15 ribu meter persegi ini diputus melakukan pelanggaran terhadap Perda nomor 8 tahun 2016 tentang admininistrasi, status hak atas tanah, status kepemilikan gedung serta izin mendirikan bangunan atau IMB.

Kendati begitu, salah satu warga penghuni lahan sengketa, Andy (50) berdalih, bahwa ia bersama keluarga dan beberapa warga lain telah menempati lahan sejak jaman Walikota Solo ke 15, Slamet Suryanto (periode 2000 - 2005).

Andy mengakui jika dirinya dan ratusan warga lainnya tidak memiliki sertifikat hak kepemilikan atas tanah di Kentingan Baru yang telah mereka dirikan hunian rumah tinggal.

"Iya, tidak ada sertifikat, kehadiran kami (disini) ini bukan tanahnya siapa - siapa, tapi diizinkan oleh pak Slamet Suryanto (semasa menjabat walikota) dalam rapat di Balai Kota," ujarnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 13 April 2003 silam itu, seingat Andy, Walikota mengizinkan tanah yang terletak berbatasan dengan tembok sisi timur kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo ini boleh ditempati. Namun, izin itu tanpa bukti tertulis.

"Beliau bilang bahwa tanah ini adalah tanah negara boleh ditempati. Waktu itu kami juga tanya, kalau bapak mengizinkan tanah ini ditempati, lalu  kalau digusur bagaimana. Beliau bilang tidak ada gusur - gusur, kalau kami digusur Walikota Solo Slamet mau angkat bicara," kata Andy mengutip pernyataan Slamet Suryanto kala itu.

Kuasa hukum warga Kentingan Baru, Adi Cahyo mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan pelaksanaan eksekusi ini. Menurutnya, warga pada awalnya siap diajak dialog.

"Intinya warga siap diajak dialog. Kalau mau eksekusi, yang sudah terima ganti rugi dan sudah sepakat saja. Tapi ini masih ada 78 KK lain yang belum sepakat malah sudah ada eksekusi," ujar Adi.

Seharusnya kata Adi, dasar hukumnya perlu ditetapkan dulu sebelum ada eksekusi. Kalau ini lahan sengketa, warga juga siap digugat di pengadilan.

"Sampai sekarang, kami juga belum lihat Sertifikat Hak Milik (SHM) pemilik lahan. Oleh karenanya, kami bersama 78 KK lain yang belum sepakat menerima ganti rugi menyatakan tidak tunduk dan diam. Kami akan melawan," tandasnya.


Jurnalis: Sapto Nugroho
Editor:Gunadi


Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners