Rekomendasi

Uang Amplop Di Mata Caleg, Ada Yang Tak Masalah Ada Pula Rawan Disiasati

Kamis, 06 Desember 2018 : 16.28
Ilustrasi
KARANGANYAR - Pemberian uang transportasi kepada peserta kampanye dalam pemilihan legslatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019, menuai pro dan kontra di masyarakat.

Sebagian masyarakat menilai, pemberian uang transport ini justru tidak mendidik masyarakat dalam berdemokrasi.

Disisi lain, pemberian transport ini dinilai hal yang wajar sebagai pengganti uang bensin saat mengikuti kegiatan kampanye dari masing-masing peserta pemiliu.

Tak hanya masyarakat saja yang terjadi pro dan kontra, di kalangan para Calon Legislatif (Caleg) yang akan berlaga memperebutkan kursi di kursi Dewan pun menuai pro dan kontra.

Baca Juga


Suprapto, salah satu calon anggota legislative (Caleg) yang berasal dari Dapil VI, mengatakan, jika memang pemberian uang transport tersebut diperbolehkan oleh regulasi, maka harus ditaati.

“ Kalau saya sebagai pribadi ikut aturan yang ada. Jika diperbolehkan (memberikan uang transport) maka tidak  masalah, selama dalam batas kewajaran,” katanya, Kamis (05/12/2018)

Hanya saja Suprapto mempertanyakan adanya perbedaan  persepsi dalam pemberian uang transport ini, antara satu daerah dengan daerah lain.

“Cuma yang kami agak bingung, kenapa UU nya sama tapi persepsi antara masing-masing daerah berbeda,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Karanganyar  yang juga calon anggota legislatif, Joko Pramono, melalui telepon selularnya mengungkapkan, meskipun  belum membaca secara keseluruhan aturan tentang pemilu, pemberian uang transport diperbolehkan.

“Yang saya tahu, pemberian uang transport tersebut diperbolehkan selama dalam batas wajar,” kata dia.

Meski diperbolehkan, lanjut Joko, pemberian uang transport ini rawan disiasati. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang maksimal dari Bawaslu dan masyarakat.

“ Jangan sampai pembenaran pemberian uang transport ini menjadi sebuah jebakan.  Nanti kita berikan uang kepada relawan yg kita sebut sebagai tim, disalahartikan pemberian itu untuk masyarakat umum. Padahal kalau diberikan kepada masyarakat umum disertai ajakan untuk memilih itu sudah masuk kategori politik uang. Aturan ini harus disosialisasikan ke tingkat bawah, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir,” tegasnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda
Editor: Bagya Komang

Bagikan :

Video Viral

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Selengkapnya

Our Partners