Rekomendasi

Ingatkan Soal Netralitas, Bawaslu Surati Kepala Desa

Selasa, 22 Januari 2019 : 16.59
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Intensitas dan suhu politik di karanganyar, menjelang pelaksanaan pemilihan legislative (Pileg) serta pemilihan presiden (pilpres) yang akan digelars ecara serentak pada tanggal 17 April 2019, semakin meninggi.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, terutama yang melibatkan perangkat desa, Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) melayangkan srat kepada seluruh kepala desa untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis.

Hal tersebut dikatakan komisioner Bawaslu Karanganyar divisi Hukum, data dan informasi Ikhsan Nur Isfiyanto, kepada hariankota.com serta wak media lain, Selasa (22/01/2019). Menurut Ikhsan, memasuki tahun 2019, intensitas kampanye mulai meningkat, terutama metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka.

Dalam kegiatan kampanye pertemuan terbatas atau tatap muka, jellasnya, peserta pemilu dapat berinteraksi dan bersosialisasi secara langsung di tengah-tengah masyarakat.

Untuk menjaga kondusifitas dan dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan surat himbauan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Karanganyar, ujar Ikhsan.

Upaya pencegahan tersebut didasarkan dalam UU nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 490 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun serta denda Rop.12 juta. Ditambahkannya, aturan netralitas kepala desa disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

"Kami menghimbau kepada Kepala Desa se Kabupaten Karanganyar untuk menjaga netralitas dan tidak ikut serta dan atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilihan umum 2019,” tegasnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda
Editor: Bagya Komang

Share this Article :

Video Presiden Jokowi Bersama Keluarga Masuk ke Dalam Ka'bah Saat Ibadah Umroh

Berita Terbaru

Read More