Rekomendasi

Banyak Berubah, Perda RTRW DIY 2010-2029 Diganti Baru

Selasa, 12 Februari 2019 : 23.00
Published by Hariankota
Ilustrasi
YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru. Sebab, Perda No 2/2010 tentang RTRW 2010-2029 tidak lagi kompeten.

Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan banyak perubahan dilapangan karena dinamika pembangunan begitu tinggi. Dalam aturan, jika perubahan lebih dari 20 persen, maka perlu dibuat Perda yang baru.

"Perda lama kami cabut, saat ini sedang menyusun yang baru, Perda RTRW DIY 2019-2039," katanya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang RTRW bersama Pansus DPRD DIY di Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro Yogyakarta, Selasa (12/2/2019).

Gatot mengatakan banyak perubahan di DIY. Misal, ada bandara baru di Kulon Progo, erupsi Gunung Merapi akhir tahun 2010 lalu, berubahnya fungsi lahan, dan masih banyak lainnya.

Banyak yang berubah itu menjadi perda lama tidak efektif. Perda ini nanti tidak sampai masuk ke hal teknis, hanya berisi arahan dan pandangan yang jauh ke depan.

"Setidaknya untuk 20 tahun ke depan, untuk pelaksanaan secara detail di lapangan, nanti akan dituangkan dalam aturan tersendiri, tentunya mengacu pada perda yang kita susun ini," jelasnya.

Aturan tersendiri itu, seperti penentuan kawasan industri, luas lahan pertanian yang harus dipertahankan, transportasi massal misalnua dari dan ke arah bandara baru, pemanfaatan lahan untuk jalan tol Bawen - Yogya, tol Yogya - Solo, dan lainnya.

Gatot menyampaikan untuk jalan tol Bawen-Yogya dan Yogya-Solo, tidak ada jalur yang melintasi kota. Semua ada di pinggir, yakni sisi utara untuk tol Bawen-Yogya dan sisi timur untuk Yogya-Solo. Dua ruas jalan tol itu diprediksi sepanjang 15 kilometer yang melintasi DIY.

"Kami sudah mengingatkan agar jalan tol itu nanti tidak menerjang situs sejarah, tidak menggusur lahan produktif, dan tidak mematikan perekonomian masyarakat," katanya.

Suharwanto selaku Ketua Pansus yang memimpin Rapat Dengar Pendapat siang tadi. Masyarakat, instansi terkait, serta anggota dewan juga hadir dalam RDP tentang RTRW DIY 2019-2039 tersebut.

"Setelah mendengar beberapa usulan maupun tanggapan, memang perlu ada penyempurnaa pasal-pasal dalam rancangan perda," kata Suharwanto yang berasal dari Fraksi PAN.

Meski demikian, pihaknya tetap membuka usulan dari pihak lain meski sidang sudah ditutup. Usulan dan masukan bisa disampaikan melalui surat tertulis.

"Diluar rapat dengar pendapat ini, kami masih membuka usulan yang dapat dikirim secara tertulis. Nanti semua usulan akan kami bahas di internal pansus," tandasnya.

Jurnalis: Prabowo
Editor: Rahayu

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More