Rekomendasi

Ikut Deklarasi Jokowi Oleh Gubenur Jateng, Siap-siap Bupati Karanganyar Diperiksa Bawaslu

Kamis, 07 Februari 2019 : 20.10
KARANGANYAR - Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) segera melakukan klarifikasi terhadap bupati Karanganyar, Juliyatmono serta wakil bupati Rober Christanto, mengenai kehadiran kedua pemimpin bumi Intanpari tersebut menghadiri pertemuan bersama gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, beberapa waktu lalu.

Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti, kepada hariankota.com, usai memantau penertiban alat peraga kampanye (APK), mengatakan, klarifikasi tersebut dilakukan atas instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Nuning, Bawaslu Provinsi menerima pengaduan dari tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 terhadap gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang mengumpulkan 31 kepala daerah di salah satu hotel untuk mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01.

"Kita dapat instruksi untuk melakukan klarifikasi terhadap Yuliatmono dan Rober Christanto mengenai kehadiran mereka dalam pertemuan dengan gubernur Jawa Tengah. Indikasi pelanggarannya, mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon,” kata Nuning, Kamis (07/02/2019).

Permintaan klarifikasi ini, lanjut Nuning, akan dilakukan minggu depan. “Klarifikasi akan kita lakukan minggu depan. Hasil klarifikasi ini, akan kami serahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,” tandasnya.

Sementara itu, ketua presidium Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah, Syaifuddin Anwar, dalam rilisnya yang diterima hariankota.com mengatakan, keberpihakan sejumlah kepala daerah kepada salah satu pasang calon di Pilpres 2019 dikhawatirkan akan berdampak pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain berpotensi menyeret ASN dalam ranah politik praktis, hal ini juga mendorong terjadinya praktek politisasi birokrasi.

Dimana peran Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sangat sentral. Selain sebagai pejabat politik, kepala daerah juga sebagai pejabat pemerintahan yang harus mampu membedakan posisinya.

“KPK menilai, Pilpres 2019 disinyalir akan membuka ruang politisasi birokrasi. Indikasi ini tercium setelah Gubernur Ganjar Pranowo mengumpulkan 31 kepala daerah se-Jawa Tengah dan mendeklarasikan diri untuk memenangkan salah satu calon pada, Sabtu (26/01/2019). Untuk itu KPK menghimbau dan mengajak penyelenggara birokrasi harus netral,” ujarnya dalam rilis yang diterima hariankota.com.

Jurnalis: Iwan Iswanda
Editor: Bagya Komang

Bagikan :

Video: Sandiaga Uno Beri Sorban saat Bertemu Pendukung Jokowi

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Read More

Our Partners