Rekomendasi

Penonaktifan Dirut PD Aneka Usaha Karanganyar, Komisi B: Kalau Tidak Layak, Ganti Saja

Rabu, 13 Februari 2019 : 18.37
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Komisi B DPRD Karanganyar meminta kepada Pemkab Karanganyar untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD Aneka Usaha) paska di non aktifkannya direktur utama, Untung Sriyanto.

Hal tersebut dikatakan ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Tony Hatmoko kepada hariankota.com, belum lama ini. Menurut Tony, sejak dilantik pada akhir bulan Oktober 2018 lalu, Komisi B telah memberikan tiga rekomendasi agar kinerja PD Aneka Usaha menjadi lebih baik.

Tiga rekomendasi tersebut, lanjut Tony, terutama mengenai evaluasi kinerja para karyawan, perbaikan kinerja keuangan, serta perbaikan fasilitas kolam renang Intanpari.

“Kami memberikan batas waktu hingga bulan Januari 2019 ketiga rekomendasi tersebut agar dilaksanakan. Namun, sampai sekarang, rekomendasi yang kami sarankan tersebut belum juga dilaksanakan. Hanya satu yang dilaksanakan, berupa pengadaan sumur penunjang kolam renang Intanpari,” kata Tony, Jumat (08/02/2019).

Selain tidak melaksanakan rekomendasi Komisi B, Tony menambahkan, banyak kebijakan Untung Sriyanto yang tidak sinkron.

“Salah satu kebijakan yang diambil dengan menambah karyawan. Padahal kami telah memberikan rekomendasi agar dilakukan evaluasi terhadap karayawan. Ini malah menambah karyawan. Untuk itu, kami mendesak kepada Pemkab Karanganyar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PD Aneka Usaha ini,” ujarnya.

Jika hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Untung Sriyanto dinilai masih layak, maka tetap dilanjutkan, jika tidak, maka lanjut Tony, harus segera diganti melalui proses seleksi ulang.

Sementara itu, Masyarakat Handarbeni Karanganyar (Mahaka) menilai, sejak awal PD Aneka Usaha ini bermasalah. Mulai dari proses pembangunan, pengadaan pesawat sampai operasional.

Koordinator Mahaka, Kiswadi Agus, mengatakan, berbagai persaoalan di tubuh PD Aneka Usaha ini, sangat memalukan dan sebaiknya perusahaan milik daerah ini dibubarkan atau dikembalikan ke managemen awal di bawah kendali PDAM atau Dinas Pariwisata.

“Dibubarkan saja. Sejak awal memang bermasalah. Direktur baru juga tidak dapat bekerja dan tidak melaksanakan rekomendasi bupati untuk melakukan penataan ulang terhadap managemen. Hal ini masih ditambah dengan merebaknya isyu tukar guling tanah dengan tanah kas desa dengan PD Aneka Usaha,” tukasnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda
Editor: Jumali

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More