Rekomendasi

Resmi Tersangka Dugaan Pelanggaran Pemilu, Massa Pendukung Ketum PA 212 Gelar Demo

Rabu, 13 Februari 2019 : 17.59
Published by Hariankota
SOLO - Ratusan massa yang terhimpun dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) memprotes atas ditetapkannya Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma’arif sebagai tersangka dugaan pelanggaran Undang - Undang Pemilu.

Sambil membentangkan spanduk serta diiringi orasi bergantian, massa yang datang dari berbagai daerah Soloraya ini berjajar disepanjang depan Mapolresta Solo, tepatnya di jalan Adisucipto Solo, Rabu (13/2/2019).

Dalam aksi ini, massa menuntut agar institusi Polri bersikap profesional dan independen menanggani perkara yang menjerat Slamet Ma’arif. Tidak tebang pilih.

Divisi Humas DSKS, Endro Sudarsono kepada hariankota.com disela aksi menyampaikan, demo sengaja dilakukan sehubungan dengan ditingkatkannya status Slamet Ma’arif dari saksi menjadi tersangka.

"Atas nama DSKS, kami menyampaikan bahwa kehadiran Ustadz Slamet Ma’arif dalam Tabligh Akbar PA 212 pada 13 Januari 2019 lalu bukan kampanye. Panitia telah menyampaikan surat pemberituan ke Polsek Pasar Kliwon, Polresta Solo, dan Polda Jateng, sebagaimana amanat UU no 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum," kata Endro.

Selain itu, kata Endro yang juga humas acara Tabligh Akbar PA 212 ini, pihaknya juga mengirim surat pemberitahuan kepada Dishubkominfo Kota Solo, Kesbangpol Kota Solo dan Koordinasi dengan Bawaslu Kota Solo.

"Bahkan kepada masyarakat, kami juga tegaskan bahwa Tabligh Akbar PA 212 adalah murni kegiatan keagamaan bukan kegiatan kampanye," ujarnya.

DSKS disebutkan Endro sangat menyayangkan perlakuan tak adil dalam perkara ini, dimana aparat begitu sigap menetapkan status tersangka dengan dalih memenuhi ketentuan waktu penyelesaian sesuai aturan Pemilu yang berlaku selama 14 hari.

"Ustadz Slamet Ma’rif Rabu ini rencananya dipanggil kembali di Mapolreta Solo dan akan diperiksa pada Senin, (18 /2/ 2019) mendatang di Polda Jateng, di Semarang," kata Endro.

Atas dasar perlakuan yang dirasa diskriminatif tersebut, DSKS berpendapat, ada kesan penyikapan khusus terhadap Tabligh Akbar 212 di Solo beberapa waktu lalu oleh pihak aparat.

Mulai dari masalah pemberitahuan, pelarangan, panggung acara tabligh yang dilarang Satpol PP, hingga penyekatan peserta dengan tujuan menghadang peserta Tabligh Akbar.

DSKS menilai proses hukum terhadap Slamet Ma'arif berbeda dengan penanganan kampanye tanpa Ijin yang dilakukan oleh kelompok relawan pendukung salah satu paslon Capres - Cawapres di Sukoharjo pada medio Januari lalu yang terdapat unsur kampanye tanpa ijin, namun hanya diberi sanksi administrasi oleh Bawaslu setempat.

"Kami juga merasa kecewa dengan penanganan beberapa kasus terlapor lainnya, seperti kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah satu kepala daerah dan seorang anggota DPRD Kota Solo. Dalam hal ini, kami meminta polisi untuk tetap konsisten menempatkan hukum sebagai panglima," pungkasnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho
Editor: Jumali

Share this Article :

Video Presiden Jokowi Bersama Keluarga Masuk ke Dalam Ka'bah Saat Ibadah Umroh

Berita Terbaru

Read More

Our Partners