Rekomendasi

Retribusi Jasa Usaha Jangan Beratkan Masyarakat

Jumat, 08 Februari 2019 : 20.00
Published by Hariankota
YOGYAKARTA - Rapat dengar pendapat yang membahas perubahan ketiga atas Perda DIY tentang Retribusi Jasa Usaha digelar Kamis, 7 Februari 2019 di DPRD DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Raperda perubahan No 4 Th 2016 ini diharapkan tidak membebani masyarakat dalam melakukan kegiatan.

"Misal ada masyarakat ingin menyewa aula SMA atau SMK untuk kegiatan, sebaiknya tarif sewa dibawah harga pasar," kata Ketua Pansus, Nur Sasmita pada kesempatan itu.

Alasannya, kata dia, kegiatan yang dilakukan masyarakat juga untuk kepentingan umum. Dengan tarif dibawah pasar, diharapkan fasilitas yang dimiliki Pemda DIY lebih diminati masyarakat. 

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Aset Pemda DIY, Gamal Suwantoro menerima banyak masukan. Pihaknya masih mengodok perihal tarif retribusi jasa usaha sebelum disyahkan. 

Gamal menyampaikan, munculnya raperda ini karena ada peraturan yang lebih tinggi, yakni UU No 23 Th 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang itu ada beberapa kewenangan yang berubah.

"Misal untuk SMA/SMK sederajat, yang dulu kewenangannya ada di Kabupaten Kota, tapi sekarang berpindah ke Provinsi," katanya.

SMA/SMK sederajat itu memiliki aset yang dikelola. Dengan berpindah kewenangan ke Provinsi, otomatis aset-aset itu juga harus dikelola oleh Provinsi (Pemda DIY).

Ada juga aturan lain yang harus disesuaikan agar tidak menabrak peraturan. Misal, terminal tipe A yang dulu dikelola oleh Kabupaten/Kota, kini menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Terminal tipe B kini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemda DIY), sehingga harus diatur juga dalam perda jasa retribusi ini," katanya.

Ia menyampaikan beberapa terminal tipe B menyewakan untuk masyarakat, sehingga ada retribusi yanf ditarik, ini juga harus disesuaikan," katanya.

Begitu juga, kata dia, terkait aset yang sudah direhap seperti Mandala Krida. Tarifnya juga harus dirubah dari sebelumnya.

"Dengan adanya rapat dengar pendapat ini kita ingin menerima masukan dari instansi terkait dan juga masyarakat luas," paparnya. 

Jurnalis: Prabowo
Editor: Rahayu


Share this Article :

Video Presiden Jokowi Bersama Keluarga Masuk ke Dalam Ka'bah Saat Ibadah Umroh

Berita Terbaru

Read More

Our Partners