Rekomendasi

Bawaslu Sukoharjo Temukan Kasus, 162 Kegiatan Kampanye Pemilu Tanpa STTP

Selasa, 19 Maret 2019 : 19.23
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Sebanyak 162 kegiatan sosialisasi atau kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Sukoharjo, baik yang dilakukan calon anggota legislatif, relawan maupun tim pemenangan Paslon Capres - Cawapres, diketahui tanpa dilengkapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan. Dengan kata lain berkategori kampanye ilegal.

Komisioner Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo, dari Divisi Data Hukum dan Informasi, saat gelar konferensi pers laporan kinerja di kantor Bawaslu setempat, Selasa (19/3/2019) sore, menyampaikan, terhadap kegiatan - kegiatan tersebut telah diambil langkah tegas dengan menghentikan jalannya acara.

"Kepada tiap penyelenggara kami mengingatkan supaya membuat STTP sebelum menggelar kegiatan, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam PKPU," kata Muladi.

Salah satu kegiatan sosialisasi atau kampanye yang mendapat peringatan Bawaslu adalah acara relawan pendukung Capres - Cawapres nomor urut 02, Prabowo - Sandi di salah satu hotel wilayah Kartasura pada Sabtu (16/3/2019) kemarin, dengan mengundang Ketua Umum BPN Prabowo - Sandi, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santosa.

"Semula kami hentikan sebelum akhirnya penyelenggara hari itu juga kami minta membuat STTP untuk melanjutkan acara," ungkap Muladi.

Selain temuan kegiatan tanpa dilengkapi STTP, pada kesempatan mengundang hariankota.com dan awak media lainnya ini, Bawaslu Sukoharjo juga menyampaikan kinerja penindakan terhadap kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan salah satu perangkat desa.

"Pelapornya dari tim relawan paslon Capres - Cawapres 02, Prabowo - Sandi. Materi laporan tentang dugaan tidak netralnya salah satu perangkat dari Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari," kata Muladi.

Dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan yakni, pada 15 Februari 2019 silam, terlapor membuat undangan sosialisasi Pileg, Plpres yang diselenggarakan salah satu Parpol pengusung Capres - Cawapres 01, Jokowi - Ma'ruf dengan Kop Pemerintah Desa.

"Berdasarkan pemeriksaan saksi dan bukti - bukti yang disampaikan pelapor, Gakkumdu Sukoharjo berkesimpulan belum memenuhi alat bukti yang cukup, dan unsur pelanggaran pasal 280 ayat 3 UU 7 Tahun 2017 belum dapat dibuktikan," jelas Muladi.

Namun begitu, fakta pengiriman undangan dimana terlapor telah membuat surat resmi berkop Pemerintah Desa, dan ditanda tangani atas nama Kepala Desa untuk tujuan poltik praktis, Muladi menegaskan hal itu tidak dibenarkan.

"Dalam kasus ini terlapor telah melakukan pelanggaran atas peraturan lainnya diluar Perundang - Undangan Pemilu. Kami telah merekomendasikan kepada terlapor agar diberhentikan dari jabatannya, dan kami minta untuk ditindak lanjuti sesuai Perundang - Undangan yang berlaku," pungkasnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Gunadi

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More