Rekomendasi

Desak Tuntaskan Dugaan Penyimpangan Kepala Desa Warga Gruduk Kejaksaan

Kamis, 14 Maret 2019 : 14.00
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Puluhan warga Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, Kamis (14/03/2019) siang.

Dengan membawa sejumlah poster, mereka mendesak agar Kejari menuntaskan kasus dugaan penyimpangan dana desa serta pungutan pengurusan sertifikat tanah dalam program proyek nasional (Prona) yang dilakukan oleh Kepala Desa Girimulyo.

Aksi warga yang tergabung dalam Forum Peduli Girimulyo (FPG) tersebut, tidak berlangsung lama. Sejumlah perwakilan warga, diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar, Suhartoyo.

Ketua FPG, Warsono, usai melakukan pertemuan dengan Kajari, kepada hariankota.com serta awak media lain, mengatakan, kasus ini telah dilaporkan sejak 9 bulan lalu. Kedatangan warga, menurut Warsono, untuk mempertanayakan progres penanganan kasus dugaan penyimpangan alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 dan prona 2017.

“Kasus ini sudah dilaporkan sejak Sembilan bulan lalu.Kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Ketegasan Kejaksaan, kami harapkan akan menjadi efek jera, terutama bagi kepala desa yang melakukan pelanggaran,” kata Warsono, Kamis (14/03/2019).

Dijelaskannya, jumlah ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepala desa, sebesar Rp300 juta. Sedangkan jumlah pungutan pengurusan sertifikat Prona, yang seharusnya gratis, mencapai Rp1,3 miliar.

Warga yang akan mengurus sertifikat, lanjutnya, dipungut biaya antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta, dengan total 850 bidang.

“Pungutan yang dilakukan oleh kepala desa Girimulyo tersebut untuk biaya Prona. Padahal pengurusan sertifikat tersebut gratis. Sedangkan dana ADD yang diduga diselewenkan, untuk pembangunan jalan, rehab gedung. Rata-rata hanya diterapkan 30 persen, 40 persen, bahkan ada yang fiktif,” ungkapnya.

Sementara itu, Kajari Karanganyar, Suhartoyo, menyatakan, kasus dugaan penyimpangan yang dilaporkan oleh warga ini, sudah ditingkatkan ke penyidikan. Kajari mengaku, berhati-hati menangani kasus ini.

Menurut Kajari, karena kades aktif, jika ada pelanggaran, maka harus dikoordinasikan dengan APIP dalam hal ini Inspektorat Pemkab Karanganyar. Dar hasil koordinasi tersebut, jelas Kajari, memang ada temuan, maka ditindaklanjuti dan saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan.

“Kita temukan lebih dari dua alat bukti. Sehingga kita tidak ragu lagi. Proses sudah kita tingkatkan ke penyidikan, tersangka tinggal menetapkan. Silahkan dikawal terus proesenya. Siapapun orangnya, jika kita temukan bukti awal, pasti kita proses,” tegasnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More