Rekomendasi

Kapolda Larangan Rumah Ibadah Bukan untuk Kegiatan Politik Praktis

Rabu, 13 Maret 2019 : 18.53
KARANGANYAR - Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono, kembali menegaskan, jika seluruh tempat ibadah, baik masjdi, Gereja, Pura, tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis serta untuk melakukan mobilisasi dukungan terhadap pasangan calon dalam pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar pada tanggal 17 April 2019 medatang.

Hal tersebut dikatakan Kapolda, usai pelatihan pengamanan menjelang pemilu 2019 yang digelar di De Tjolomadoe, Rabu (13/03/2019). Menurut Kapolda, Masjid, Gereja dan Pura, hanya digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan social, dan bukan untuk kegiatan politik praktis.

“Jangan menggunakan tempat ibadah untuk kegiatan politik. Rumah ibadah hanya untuk beribadah dan kegiatan sosial. Ini berlaku untuk seluruh tempat ibadah,” tegas Kapolda.

Sementara itu, disinggung mengenai kesiapan pengamanan, Kapol,da menyatakan, bahwa anggota Polri dan TNI professional dalam menjalankan tugasnya, serta memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan pengamanan.

Mengenai jumlah personil yang disapkan, Kapolda mengungkapkan, sebanyak 23.600 peronil Polri dan 14.000 personil TNI akan disiagakan dalam menghadapi pemilu tahun 2019 ini.

“Untuk menjaga keamanan, merupakan tanggungjawab bersama, baik partai politik, tim sukses maupun masyarakat. Kami akan terus melakukan komunikasi dengan semua pihak agar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan lancar,” ujar Kapolda.

Ditambahkan Kapolda, untuk mengantisipasi gangguan terorisme dalam pesta demokrasi, bahwa pasukan khusus sudah yang membidangi itu, seperti anggota Densus 88 dan Satgas Intelejen sudah melakukan monitoring pergerakannya.

"Ketika ada gerakan, maka kami juga sudah menyiapkan pasukan,” pungkasnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Jumali

Bagikan :

Video Amatir Hujan Deras Pemukiman Warga di Lereng Candi Cetho Terkena Limpahan Air

Saat ini 0 komentar :

Berita Terbaru

Read More

Our Partners