Rekomendasi

Perjuangkan 1.493 Desa Adat di Bali dapat Anggaran Pusat, Gubenur Bali Surati Presiden

Rabu, 20 Maret 2019 : 19.30
Published by Hariankota
DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster bakal menyurati empat menteri sekaligus yakni Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri,Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Menteri Bappenas untuk menindaklanjuti perjuangan 1.493 desa adat mendapatkan angggaran.

Sementara Koster juga memfasilitasi bendesa adat, tokoh masyarakat, kelian subak bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Art Centre Taman Budaya Denpasar, Jumat (22/3) malam mendatang.

Hal itu diungkapkan Gubernur Koster saat sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar.

Dalam sidang kemarin hadir Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Wakil Ketua I DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua II DPRD Bali I Gusti Bagus Alit Putra, dan Wakil Ketua III DPRD Bali I Nyoman Suyasa. Gubernur Koster didampingi Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace).

Koster mengatakan telah mempertemukan bendesa adat se-Bali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Sanur pada Kamis 14 Maret 2019 sore.

“Saya berusaha menyentuh hati Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya jelaskan apa itu desa adat, yang selama ini oleh pusat samar-samar diketahui. Selama ini pusat cuma tahunya desa dan kelurahan,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, ini.

Menurut Koster, dirinya sampaikan kepada Menteri Sri Mulyani bahwa Provinsi Bali punya desa adat, desa, dan kelurahan. Desa adat dengan posisinya selama ini menjadi benteng adat dan budaya Bali.

Kata dia, dalam UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, Koster ketika itu ikut menyusun rancangannya saat masih menjadi anggota DPR RI, diatur pengalokasian anggaran untuk desa. Targetnya desa dapat hingga Rp 1,5 miliar.

“Di Bali ada 636 desa. Sekarang desa di Bali dapat anggaran sekitar Rp 900 juta per tahun. APBN untuk dana desa tiap tahun meningkat. Sejak 2014 dana desa dianggarkan Rp 21 triliun. Tahun 2019 tembus Rp 70 triliun. Jumlah ini meningkat tiap tahun,” ucap politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, ini.

Kata dia prinsipnya Menkeu Sri Mulyani menyetujui keinginan dari Pemprov Bali.

“Beliau setuju kasih anggaran. Sekarang masalah payung hukum dan skema yang tepat masih dicarikan. Karena ada provinsi lain yang juga memiliki desa adat. Meskipun banyak yang sudah tidak ada desa adatnya. Kita di Bali bersyukur ada Perda Desa Adat yang mengatur kedudukan desa adat dengan kuat,” tegas Koster.

Berapa targetnya desa adat dapat anggaran pusat? Koster mengatakan tidak muluk-muluk.

“Namanya kita minta ya jangan pakai target. Berapa dikasih ya segitu kita ambil. Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Kalau angka pasti kira-kira Rp 200 juta per desa adat,” tutur Koster usai sidang paripurna DPRD Bali.

Koster juga mengatakan untuk memperjuangkan anggaran ke pusat, pihaknya memfasilitasi tokoh–tokoh masyarakat di Bali, bendesa, dan kelian subak bertemu dengan Presiden Jokowi.

“Kebetulan Pak Presiden diundang ke Bali oleh Walikota Denpasar untuk meresmikan Pasar Badung. Nah, saya sekalian meminta Pak Presiden bertemu dan berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, bendesa adat, tokoh LPD, kelian subak, pelajar, dan mahasiswa di Bali,” tutur Koster.

Jurnalis: Made Sugandha

Editor: Rahayu

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More