Rekomendasi

KPU: Putusan Bawaslu Tentang Situng Sifatnya Administratif

Sabtu, 18 Mei 2019 : 20.03
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menyatakan, putusan Bawaslu RI yang memenangkan gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi tentang pelanggaran proses Sistem Hitung (Situng) KPU RI dan Quick Count sifatnya adalah administratif.

Ditemui hariankota.com dalam acara Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2019 di Sukoharjo, Jum'at (17/5/2019) malam, Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda menyampaikan, situng bukan hal baru, sejak tahun 2004 KPU sudah menggunakan situng.

"Dan situng itu sendiri bukan merupakan ketetapan dari, atau hasil akhir tentang pemilu. Jadi tidak berpengaruh terhadap perolehan suara," terang Nuril menjawab pertanyaan tentang konsekuensi atas putusan Bawaslu RI tersebut.

Ditegaskan Nuril, situng adalah alat bantu untuk mempublikasikan kepada masyarakat, kepada pemilih, tentang hasil perolehan suara pemilu yang original dari masing - masing TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Menyinggung tentang kesalahan input data dari form C1 dan beberapa temuan lainnya. Menurut Nuril itu hal yang lumrah, karena mekanisme itu akan terkoreksi dengan sendirinya seiring proses rekapitulasi yang berjalan secara berjenjang.

"Selain dari C1 plano, proses rekapitulasi itu juga dikawal dan dicatat dalam kejadian khusus mulai C2, D2, DAA dan sebagainya," terangnya.

Semisal dalam situng ada C1 yang salah input, kemudian ada komplain atau masukan dari peserta pemilu. Maka proses koreksinya tinggal menyesuaikan dengan melihat catatan form C2.

"Terus, terkait dengan putusan Bawaslu, itu kan tentang administrasi. Yang namanya administrasi itu kalau memang salah tulis ya tetap harus dinyatakan salah. Makanya perlu dilakukan koreksi dan pembetulan data," ucap Nuril.

Adapun dalam proses rekapitulasi itu sendiri disebutkan Nuril, adalah sama - sama menyajikan data.

Ketika data dari KPU dirasa tidak sesuai dan dari saksi peserta pemilu maupun Bawaslu punya data pembanding, maka data itu bisa digunakan sebagai dasar koreksi jika memang terjadi kesalahan input data.

"Makanya tanpa adanya putusan dari Bawaslu, kesalahan input data itu dengan sendirinya pasti akan terkoreksi. Hal ini dikarenakan proses rekapitulasi itu berjalan berjenjang," tandasnya.

Oleh karenanya, kehebohan tentang keluarnya putusan Bawaslu, oleh Nuril disebutkan karena masyarakat belum terbiasa mendengar bahasa yang digunakan yakni, penyebutan kata putusan.

"Ini kan menyangkut administrasi, kalau memang salah ya harus dibetulkan," pungkasnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Gunadi

Share this Article :