Rekomendasi

Kupas Dana Haji, Senator DIY Datangkan Anggito Abimanyu

Selasa, 21 Mei 2019 : 19.06
Published by Hariankota
YOGYAKARTA - Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu membeberkan secara rinci persoalan dana haji, khususnya biaya ibadah haji di tanah suci, Arab Saudi.

Ada gap (celah) yang mencolok dari jumlah biaya pembayaran bagi calon jamaah haji dengan biaya riel saat pemberangkatan.

"Sesuai Keppres, biaya haji Rp72 juta," kata Anggito dalam dialog dengan 24 kelompok bimbingan haji dari berbagai ormas di Kantor DPD RI Perwakilan DIY di Jalan Kusumanegar, Yogyakarta, Senin (20/5/2019) tadi malam.

Anggito menyampaikan jumlah biaya riel itu berlainan sesuai domisili. Misal dari Jogja sekitar Rp70juta, dari Makasar Rp72 juta, dari Aceh lebih sedikit karena lebih dekat (secara geografi dengan Arab) sekitar Rp65 juta.

"Kita beri gambaran, setoran awal Rp25juta dengan masa tunggu 10 tahun. Dari Rp 25 juta itu mendapat nilai manfaat (bunga,bahasa bank) Rp 10 juta dalam kurun waktu 10 tahun karena dalam setahun dapat nilai manfaat Rp1juta," katanya.

Sehingga, jumlah uang calon jamaah haji itu mencapai Rp 35 juta. Lalu, saat pelunasan sebelum pemberangkatan dengan menambah biaya Rp10juta. Jadi, total uang jamaah haji sebanyak Rp45juta.

"Biaya riel Rp72juta, sementara pembayaran Rp45 juta. Kekurangan dari mana ? Subsidi dari BPKH, 27juta," katanya. Saat ini, kata dia, BPKH mengelola dana 115 triliun. Dana itu yang dipergunakan untuk mensubsidi kekurangab dengan 85 persen bagi jamaah berangkat dan 15 persen jamaah tunggu.

"Bagi jamaah senang (karena dapat subsidi), tapi bagi pemerintah harusnya juga sadar karena biaya riel ini akan terus naik seiring berjalannya waktu," katanya.

Angito berharap dana triliun itu bisa dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang yang bisa langsung dirasakan bagi jamah haji. Misal dengan 'mendirikan' hotel maupun katering di Arab.

"Investasi ini mahal, tapi itu lebih baik untuk menekan biaya subsidi dengan menaikkan setoran pelunasan," katanya.

Anggito meluruskan tidak betul pemerintah menggunakan dana haji untuk inftrastruktur. Kami ini badan hukum publik, bukan pemerintahan, tidal betul dana kami digunakan pemerintah," katanya.

Ia mengaku ada dana sosial diluar dana tersebut untuk kepentingan sosial. Ia juga menyampaikan dana umat yang dikelola itu tidak bisa sembarangan diperguna diluar kepentingan umat.

Kehadiran Anggito ini atas inisiator Cholid Mahfud, Anggota DPD RI Perwakilan DIY dalam memberi penjelasan pada kelompok bimbingan haji di Yogyakarta. Ia berharap dengan penjelasan yang disampaikan Anggito ini memberi pengetahuan yang utuh terhadap pengelolaan dana haji.

"Kita berharap masyarakat, khususnya bagi calon jamaah gaji maupun kelompok-kelompok bimbingan haji, betul-betul paham mengenai dana haji ini," katanya.

Disingung penambahan kuota 10 ribu jamaah dari pemerintah Arab, Cholid mengapresiasi. Bahkan, menurutnya jumlah itu bisa ditingkatkan karena masa tunggu yang cukup panjang.

"Masa tunggu ibadah haji kita kan 10 tahun, itu terlalu lama. Semoga dengan perbaikan fasilitas di Arab sana, jumlah kuota jamaah kita bisa ditambah," katanya.

Jurnalis: Danang Prabowo
Editor: Jumali

Share this Article :