Rekomendasi

Menang Gugat KPU RI, BPN Prabowo - Sandi: Bukti Ada Kecurangan Pemilu

Jumat, 17 Mei 2019 : 15.23
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, dimenangkannya gugatan BPN oleh Bawaslu RI terhadap sistem hitung (situng) KPU RI dan quick count membuktikan persoalan kecurangan pemilu itu nyata adanya.

"Sejak awal kami sudah mewanti - wanti bahwasannya ada kecurangan. Bahkan kami sering menyebutknya dengan istilah kejahatan demokrasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Dan ini telah melibatkan banyak pihak," kata Dahnil saat ditemui hariankota.com di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Keterlibatan banyak pihak dalam kecurangan Pemilu kali ini disebutkan Dahnil diantaranya tentang carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU dalam kasus ini dinilai BPN belum melakukan perbaikan seperti yang pernah dijanjikan.

"Sudah kami minta untuk diperbaiki, ternyata tidak diperbaiki. Bahkan kami kirim tim khusus ke KPU untuk minta (DPT-Red) ini ditelusuri dan segera diperbaiki. Waktu itu KPU mengatakan, ya akan kami (KPU-red) perbaiki, tapi nyatanya tidak," sebut Dahnil.

Demikian juga dengan kecurangan lainnya yakni, tentang dugaan ketidaknetralan Polri yang disebutkan Dahnil terjadi di banyak daerah, dimana ada perbedaan perlakuan saat pelaksanaan kampanye.

Padahal sebelumnya pada waktu menemui Prabowo Subianto, Kapolri menyampaikan komitmen jajarannya untuk bersikap netral.

"Kecurangan - kecurangan itu terjadi dalam proses kampanye, pencoblosan hingga pasca pencoblosan. Nah, salah satunya di pasca pencoblosan adalah situng. Ini kan perintah undang - undang (UU) untuk proses transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Namun ternyata, kata Dahnil, perhitungan yang berbasis digital itu terbukti sesuai putusan Bawaslu RI banyak kesalahan administrasi bahkan ada dugaan kesalahan administrasi tersebut bernuansa kesengajaan.

"Dari putusan Bawaslu ini artinya apa. Artinya KPU melanggar UU. Kalau melanggar UU, maka secara administrasi KPU sebagaimana perintah UU, harus bertanggung jawab untuk memperbaiki. Bahkan KPU bisa dipidanakan karena tindakan kecurangan itu. Nah, oleh sebab itu kalau begini caranya, pemilu ini jadi tidak sah. Inkonstitusional," sebutnya.

Atas putusan Bawaslu yang telah memenangkan gugatan BPN ini, Dahnil menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut pada proses - proses politik berikutnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Jumali

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More