Rekomendasi

Orang Mati di Karanganyar Bayar Retribusi, Salah Satu dari 12 Raperda yang Diajukan

Senin, 13 Mei 2019 : 22.06
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mengajukan 12 Rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD untuk dibahas, dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (13/05/2019).

Raperda yang disampaikan tersebut, masing-masing, Raperda tentang perubahan atas Perda No 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa, Raperda tentang perubahan kedua atas perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

Raperda tentang kawasan tanpa rokok, Raperda tentang penyelenggaraan rumah susun, raperda tentang RPJMD tahun 2018-2023. Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.

Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusda BPR dan Bank Daerah Karanganyar menjadi Perseroan terbatas BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah pada PT BPD Jawa Tengah. Raperda tentang perubahan atas perda No 10 tahun 2011 tentang pengelolaan pemakaman dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Aneka Usaha. Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, serta Raperda tentang teknis pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, usai rapat paripurna, kepada hariankota.com serta awak media lain, mengatakan, dari 12 raperda yang diajukan tersebut.

Raperda yang paling mendesak untuk segera dterbitkan adalah Raperda tentang perubahan atas perda No 9 tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Aneka Usaha. Raperda kawasan tanpa asap rokok serta Raperda tentang teknis pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

“Raperda ini telah melalui proses pembahasan dalam Propem Perda yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Yang menjadi titik perhatian adalah Raperda tentang teknis pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

Ternyata ada kewajiban haraus dicairkan melalui perda. Padahal uangnya sudah ada di APBD. Maka secara administratif harus dicairkan melalui Perda,” terang bupati.

Mengenai Raperda kawasan tanpa asap rokok, bupati menjelaskan, jika Raperda ini telah lama dibahas, namun selalu dikembalikan.

“Salah satu kenapa Raperda ini selalu dikembalikan, karena wilayah Karanganyar, daerah yang masih segar dan tidak harus spesifik ada kawasan tanpa asap rokok. Tetapi karena raperda itu penting dan strategis untuk mendukung program lain, salah satunya kota layak anak, maka sebagai peringatan dini, diperlukan kawasan tanpa asap rokok di kawasan pelayanan umum,” tandas bupati.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More