Rekomendasi

Pemkab Tarik Raperda Pembayaran THR dan Gaji ke 13

Kamis, 23 Mei 2019 : 20.47
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Karanganyar, akhirnya menarik rancangan peraturan daerah (Raperda) tentan teknis pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke 13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebelumnya, Pemkab Karanganyar mengajukan Raperda tersebut telah diajukan untuk dibahas dalam panita khusus (Pansus) DPRD. Raperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna penetapan dan persetujuan bersama 12 Raperda, Kamis (23/05/2019).

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, usai rapat paripurna, kepada hariankota.com serta awak media lain, mengatakan, penarikan raperda tentang teknis pembyaran THR dan gaji ke 13 tersebut, karena dalam proses pencairannya, tidak perlu menggunakan Perda.

“Raperda soal teknis pembayaran THR dan gaji ke 13 kita tarik kembali. Tidak perlu dengan Perda, melainkan melalui peraturan pemerintah yang diatur melalui peraturan bupati. Karena kalau menggunakan Perda, hampir pasti waktunya tidak akan cukup, karena ini bersifat nasional,” kata bupati.

Dengan penarikan Raperda tersebut, tinggal 11 raperda yang diajukan ke gubenur untuk dilakukan evaluasi. Salah satu yang perlu dievaluasi, lanjut bupati adalah Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD) serta Raperda jasa umum.

“Dua Raperda ini yang dievaluasi karena berkaitan dengan peraturan perundang-undangan,” jelas bupati.

Sebagaimana diberitakan hariankota.comsebelumnya, pemkab Karanganayar mengajukan 12 Raperda kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan. Ke 12 raperda tersebut, masing-masing, Raperda tentang perubahan atas Perda No 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa.
Raperda tentang perubahan kedua atas perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

Raperda tentang kawasan tanpa rokok, Raperda tentang penyelenggaraan rumah susun, raperda tentang RPJMD tahun 2018-2023. Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.

Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusda BPR dan Bank Daerah Karanganyar menjadi Perseroan terbatas BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah pada PT BPD Jawa Tengah. Raperda tentang perubahan atas perda No 10 tahun 2011 tentang pengelolaan pemakaman dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Aneka Usaha, Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, serta Raperda tentang teknis pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More