Rekomendasi

Satpol PP: Penurunan Baliho dan Spanduk Kemenangan Tidak Ada Urusan dengan Politik

Kamis, 02 Mei 2019 : 20.43
Published by Hariankota
Papan iklan dimana pernah terpasang baliho ucapan selamat bupati sukoharjo saat ini sudah kosong menyusul spanduk itu sudah diturunkan (Foto: Sapto Nugroho/hariankota)
SUKOHARJO – Aroma kompetisi pasca pemungutan suara Pemilu 2019 hingga kini masih hangat terasa di Soloraya, termasuk didalamnya wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Munculnya klaim kemenangan dari masing – masing kelompok pendukung Capres - Cawapres yang diunggah melalui beragam media khususnya media luar ruang, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ketentraman masyarakat. Mengingat saat ini belum ada keputusan resmi dari KPU RI.

Seperti terpasangnya baliho dan spanduk ucapan selamat yang ditujukan kepada paslon Capres – Cawapres baik untuk paslon nomor urut 01 dan 02 di wilayah Sukoharjo yang kini sudah diturunkan dari lokasi pemasangannya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo, Heru Indarjo saat ditemui hariankota.com di kantornya, Kamis (2/5/2019) mengatakan, pada prinsipnya Satpol PP tugasnya adalah menjaga ketentraman ketertiban umum (Trantibum) dan penegakan perda. Tidak ada urusannya dengan politik.

“Mengenai reklame, baliho, spanduk, entah itu dari partai politik, vendor atau iklan konsumtif lainnya, itu harus berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan reklame dalam bentuk apapun. Jadi pemasangan harus mendapat ijin terlebih dulu,” terangnya.

Ijin dimaksud menurut Heru, pertama adalah dari kantor perijinan terpadu Pemkab Sukoharjo, setelah itu membayar pajak reklame di Badan Keuangan Daerah (BKD).

Namun, apabila reklame itu bersifat sosial, maka harus mengajukan ijin pembebasan pajak ke dinas terkait dengan tembusan ke Satpol PP dan kantor Kesbangpol.

"Oleh karena itu, jika pemasangan (reklame) tidak ada stikernya, maka otomatis kami akan menurunkan. Entah itu dari parpol atau dari iklan komersial manapun. Tidak ada istilah pilih kasih. Nggak ada itu. Semua dasarnya adalah penegakan perda," tegasnya.

Menyinggung tentang terpasangnya baliho ucapan selamat kepada paslon capres - cawapres nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin bergambar Bupati Sukoharjo dan Istri dengan menyertakan logo pemerintah daerah, Heru menyatakan bahwa pemasangnya dari pihak ketiga, dan memiliki ijin titik lokasi reklame.

"Hanya saja, mangingat materinya terkait dengan Pemilu, maka kami kemudian berkoordinasi dengan Bawaslu, apakah materi baliho tersebut diperbolehkan atau tidak. Oleh Bawaslu kami juga diminta menghubungi KPU, yang selanjutnya kami sampaikan kepada pihak pemasang supaya itu (baliho) diturunkan saja," ungkap Heru.

Akhirnya baliho yang terlihat dipasang pada Jum'at (26/4/2019) siang lalu, pada malam harinya langsung diturunkan sendiri oleh karyawan biro iklan pembuatnya guna mencegah timbulnya hal - hal yang tidak baik di Sukoharjo.

"Kemudian tentang spanduk ucapan yang dari (paslon capres - cawapres) Prabowo - Sandi, itu memang ada laporan dari masyarakat yang kemudian kami lihat di lapangan, dan ternyata tidak ada ijinnya. Tidak ada stikernya, kami cek di administrasi juga tidak ada pemberitahuan, ya akhirnya kami turunkan," tandasnya.

Jurmalis: Sapto Nugroho

Editor: Gunadi


Share this Article :

Berita Terbaru

Read More