Rekomendasi

Tarik Ulur 12 Raperda, Kawasan Tanpa Rokok Hingga Pemakaman Paling Disorot Fraksi di DPRD Karanganyar

Rabu, 15 Mei 2019 : 22.05
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Sejumlah fraksi di DPRD Karanganyar, menyoroti Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemkab setempat. Diantara raperda yang menjadi ssorotan tersebut diantaranya, Raperda kawasan tanpa asap rokok, raperda rumah susun dan Raperda pemakaman.

Hal tersebut bterungkap dalam rapat paripurna tanggapan fraksi terhadap 12 raperda yang diajukan oleh Pemkab Karanganyar, Rabu (15/05/2019). Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dalam tanggapannnya mengatakan, Pemerintah berkewajiban untuk tetap menjaga kualitas udara di Karanganyar.

Untuk itu, FPDIP meminta agar pemerintah memfasilitasi pengadaan ruang khusus bagi para perokok. Terutama di lingkungan rumah sakit serta pelayanan kesehatan lainnya, lingkungan pendidikan, tempat ibadah serta fasilitas umum lainnya.

“Penerapan sanksi bagi pelanggar Perda ini, harus benar-benar bias ditegakkan,” kata Latri Listyowati, ketua FPDIP, Rabu (15/05/2019).

Sedangkan mengenai Raperda rumah susun, FPDIP menegaskan, agar Pemkab Karanganyar lebih berkomitmen untuk menjaga dan memelihar a rumah susun yang ada. Selama ini, menurut FPDIP, rumah susun yag berada di Desa Brujul, Jaten tersebut tidak terawat.

“Pemkab harus tetap komitmen merawat rumah susun yang ada. Slain itu, pendataan penghuni juga harus dilakukan secara berkala,” ujarnya.

Sedangkan mengenai pemakaman, FPDIP menilai, masyarakat selama ini kesulitan soal pemakaman, baik dari segi pembiyaan yang mahal maupun tempat pemakaman bagi warga yang tinggal di perumahan.

Hal senada diteaskan FPKS. Dalam tanggapannya, Raperda kawasan tanpa asap rokok ini segera dibhas dan ditetapkan menjadi Perda. Mengenai raperda rumah susun, FPKS menilai, kondisi nya cukup memprihatinkan. Sangat kumuh dan kotor.

“Ini bertolak belakang dengan program pemerintah yang meminimalisir kawasan kumuh di Karanganyar,” kata ketua FPKS, Sri Hartono.

Soal Raperda pemakaman ini, juga ditanggapi Fraksi Gerindra Amanat. Fraksi ini menyoroti pengelolaan pemakaman dan retribusi pelayanan pemakaman bagi masyarakat yang masih belum jelas.

“Harus ada penertiban dan penataan sebagai pengendali tempat2 yang akan dijadikan makam dan pengabuan. Banyak tempat yang seharusnya jadi lahan hijua justru jadi lokasi pemkaman,” jelas Setiawan Dibroto, juru bicara Fraksi Gerindra Amanat.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Jumali

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More