Rekomendasi

Gugatan Praperadilan Mantan Bupati Sragen, Pemohon dan Termohon Sama-sama Ngotot

Jumat, 28 Juni 2019 : 18.07
Published by Hariankota
Foto: Dok.hariankota
SRAGEN - Kuasa hukum Agus Fatchurrahman, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan bagi-bagi uang Kasda, tetap pada permohonannya dan meminta majelis hakim sidang praperadilan, membatalkan surat penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri (Kejari) terhadap orang nomor satu di bumi Sukowati tersebut.

Disisi lain, termohon, dalam hal ini Kajari Sragen, melalui tim kuasa hukumnya, juga meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruh permohonan pemohon.

Hal tersebut terungkap dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sragen, Jumat (28/06/2019).

Sidang perdana yang dipimpin hakim praperadilan, Wahyu Bintoro tersebut, dengan agenda pembacaan surat permohonan dari pemohon serta jwaban dari termohon, yakni Kepala Kajari melalui tim jaksa yang ditunjuk termohon.

Dihadapan majelis hakim, tim kuasa hukum pemohon, yakni, Djunaidi Albab, Zamzam Wathoni serta Gita Wahyu Wijayanti membacakan surat permohonan secara bergantian.

Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mengatakan, bahwa surat penetapan tersangka dan surat penetapan penahanan yang dilakukan oleh Kajari Sragen, sangat tidak mendasar, ngawur dan mengada-ada.

Djunaidi Albab, salah satu tim kuasa hukum Agus Fatchurrahman, Sejumlah kejanggalan penetapan kliennya tersebut seagai tersangka kasus korupsi bagi-bagi dana Kasda.

Diantaranya, menerima surat penetapan sebagai tersangka, sebelum tanggal surat penetapan tersangka diterbitkan, penyitaan dilakukan terlebih dahulu, sebelum dtetapkan sebagai tersangka, dalam konstruksi hukum yag menyeret Untung Wiyono yang saat itu menjabat sebagai bupati dan Kusharjono dan Sri Wahyuni, dalam kasus Kasda, tidak ada menyebut nama Agus Fatchurrahman, serta sjumlah kejanggalan llainnya.

“Konstruksi hukum penetapan klien kami sebagai tersangka dan langsung ditahan sama sekali tidak ada. Kasus ini juga sudah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap. Saya pikir, ini hanya mengada-ada dan kental muatan politis,” ujar Djunaidi, Jumat (28/06/2019).

Dijelaskannya, seluruh dalil pemohon, akan dibuktikan dalam pemeriksaan materi pokok perkara yang akan digekar dalam sidang yang akan dgelar pada hari Senin (01/07/2019) mendatang.

Sementara itu, jaksa yang ditunjuk termohon, yang terdiri dari, Langgeng Prabowo, Suhardi, Wahyo Prabowo dan Suharti, dalam tanggapannya, mengatakan, seluruh proses penetapan tersanka dan penetapan penahanan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta meminta kepada hakim praperadilan PN Sragen menerima jawaban termohon dan menolak permohonan pemohon secara keseluruhan, serta menyatakan sah surat penetapan tersangka No P 2239/o.3.26/fd.1/12/2019 tanggal 5 Desember 2018 adalah sah menurut UU.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More