Rekomendasi

Ini Kata Jari 98 Menyusul Konflik Walkot Tangerang dan Kemenkumham

Minggu, 14 Juli 2019 : 22.35
Published by Hariankota
TANGERANG - Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JARI 98) menilai perselisihan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sekedar mencari sensasi.

Perseteruan itu dianggap JARI 98 akhirnya berdampak kepada warga Kota Tangerang.

Menurut Sekjend JARI 98 Ferry Supriyadi, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah sangat tidak etis menerbitkan surat nomor 593/2341-Bag. Hukum/2019, tentang nota keberatan dan klarifikasi Wali Kota atas pernyataan Menkumham.

Dalam surat itu intinya tertuang bahwa Pemkot Tangerang tidak akan melayani sejumlah pelayanan di atas lahan milik Kemenkumham.

“Penerbitan surat tersebut adalah upaya Arief menghentikan semua layanan yang berdiri di atas aset Kemenkumham sangat tidak etis. Kalau sedang bermasalah dengan Menkumham, jangan korbankan kepentingan rakyat dengan cara menghentikan pelayanan publik," jelas Ferry Supriyadi, Minggu (14/7/2019).

Kendati demikian, Ferry menyebut koar-koar Arief R Wismansyah dipublik itu sama saja seperti mencari sensasi politik. Koar-koar Walikota Tangerang itu pun dinilai JARI 98 seperti memiliki dendam dengan Kemenkumham.

"Alih-alih ingin memanfaatkan warga dengan koar-koar dipublik, tapi malah memperburuk citranya sendiri. Tak perlu berkoar-koar, seperti ada dendam kusumat saja dengan Menkumham, Walikota harusnya punya adab dan etika melakukan negosiasi, dialog, musyawarah dan mencari solusinya," tutur Ferry Supriyadi.

Lebih lanjut, Sekjend JARI 98 itu menyindir Arief yang ngotot memperjuangkan lahan Kemenkumham demi masyarakat Kota Tangerang.

Keuh-keuhnya Arief dinilai seperti ingin membangun ruang terbuka hijau di kawasan Puspem Kota Tangerang, karena setiap malamnya kawasan Pupemkot itu selalu ramai dikunjungi warga

"Ini cerita kepentingan masyarakat apa mengejar proyek,” sindir Ferry Supriyadi.

Editor: Gunadi

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More