Rekomendasi

Salinan BPRK Belum Diterima, KPU Sukoharjo Batalkan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi DPRD

Rabu, 03 Juli 2019 : 19.36
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo terpaksa membatalkan rapat pleno penetapan anggota legislatif DPRD terpilih lantaran salinan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) belum diterima.

Baca: Uji Publik, KPU Sukoharjo Sampaikan Dua Alternatif Penataan Dapil DPRD

Pembatalan mendadak disaat akan dimulainya rapat pleno ini, tak urung membuat kecewa peserta rapat yang telah hadir memenuhi undangan di Hotel Tosan, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Rabu (3/7/2019).

Setelah rapat pleno dibuka, sesaat kemudian oleh Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda langsung dihentikan karena mendapat perintah dari KPU RI melalui KPU Provinsi Jateng, agar pelaksanaannya ditunda sambil menunggu salinan BRPK dari MK.

Baca: KPU Sukoharjo, Parpol Tak Memenuhi Syarat Belum Tentu Gagal Jadi Peserta Pemilu 2019

"Salinan BRPK dari MK merupakan dasar hukum penetapan calon terpilih sehingga nantinya tidak akan dinilai cacat hukum, meskipun di Sukoharjo sendiri tidak ada locus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)," terangnya.

Dijelaskan Nuril, pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan Caleg terpilih itu sesuai dengan surat KPU RI No.867 tertanggal 24 Mei 2019, tentang penetapan calon terpilih tanpa PHPU maksimal 3 hari setelah terbitnya BRPK dari MK.

Baca: KPU Bakar Ratusan Surat Suara Rusak Pilgub Jateng

"Untuk sukoharjo sendiri tidak ada gugatan, jadi masih sama. Penundaan rapat pleno ini tidak hanya terjadi di Sukoharjo saja, beberapa kabupaten lain juga demikian," ujarnya.

Alhasil, acara yang telah dihadiri utusan parpol dan penghubung partai atau LO, Bawaslu dan PPK 12 kecamatan se Sukoharjo ini akhirnya tetap dilanjut dengan agenda berganti menjadi ajang silaturahmi atau halal bi halal.

Baca: Tumbang Saat Rapat Pleno Terbuka, Staf KPU Sukoharjo Dilarikan ke Rumah Sakit

Menanggapi kejadian ini, Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan, penundaan penetapan calon terpilih oleh KPU ini membuktikan adanya ketidaksinkronan komunikasi antar-KPU.

"Idealnya secara tahapan, terkait dengan tidak adanya PHPU harus ada bukti tertulis. Tidak bisa berasumsi berdasarkan informasi saja, jadi penundaan ini sudah tepat sehingga tidak bermasalah di kemudian hari," katanya saat dihubungi hariankota.com.

Baca: Didorong Nyalon Bupati Sukoharjo, Mantan Wakil Bupati Ini Mengalir Saja

Dalam rapat pleno yang tertunda ini sebelumnya pihak Bawaslu, kata Bambang, sudah meminta dasar hukum pelaksanaan penetapan calon terpilih sesuai tahapan.

"Berdasarkan surat edaran, MK akan mengeluarkan BRPK pada 1 Juli 2019, namun bukti itu saat ini belum diterima oleh KPU di masing-masing daerah. Semula tadi mau kami hentikan, tapi berhubung dari KPU sendiri yang menghentikan ya sudah," pungkasnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Gunadi

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More