Rekomendasi

Serapan Anggaran Rendah, Ini Kata Bupati

Rabu, 24 Juli 2019 : 19.09
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Kritik dan tanggapan fraksi soal rendahnya serapan anggaran serta karut marut dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP, yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi terhadap mengenai rancangan perubahan APBD tahun 2019, ditanggapi biasa oleh bupati Karanganyar, Juliyatmono.

Menurut bupati, masih banyaknya proses penganggaran yang belum dilaksanakan dan belum diselesaikan tahapan prosesnya, berdampak pada penyerapan anggaran yang hingga saat ini baru mencapai 39,76%.

Salah satu kendalanya, menurut bupati, banyak kegiatan-kegiatan yang masih dalam proses lelang.

“Keterlambatan pembangunan fisik hingga bulan Juli tahun 2019, disebabkan menunggu proses lelang dibagian penngadaan barang dan jasa. Hal ini akibat penyesuaian munculnya regulasi baru berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang standar dan pedoman pengadaan jasa kionstruksi melalui penyedia,” ujar bupati.

Sedangkan mengenai PPDB tingkat SMP, bupati menjelaskan, lebih disebabkan adanya pola seleksi PPDB yang baru dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan.

“Pemerintah telah menindaklanjuti dengan melakukan pemerataan tenaga pendidik dari sisi distribusi maupun kompetensi, pemerataan fasilitas belajar mengajar dengan memprioritaskan sekolah-sekolah yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas bupati.

Disisi lain, rendahnya penyerapan anggaran ini, ditanggapi serius oleh Masyarakat Handarbeni Karanganyar (Mahaka).

Koordinator Mahaka, Kiswadi Agus, kepada hariankota.com, Rabu (24/07/2019) menyatakan, keterlambatan ini akan berdampak terjadinya penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran. Dan pelaksanaan pekerejaan juga akan dilakukan asal-asalan.

“Anggaran kan sudah ditetapkan. Seharusnya pekerjaan sudah bisa dilaksanakan. Namun sekarang kan bari sekitar tiga puluhan persen yang terlaksana. Kondisi ini akan berdampak pada penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran dan pekerjaan juga dilakukan dengan asal-asalan.

Dan kualitas pekerjaan juga tidak sesuai dengan standar. Saya khawatir, jika ini terjadi, akan berdampak secara hukum,” tegasnya.

Jurnalis :Iwan iswanda

Editor : Mahardika

Share this Article :