Rekomendasi

Sungkan, Legislator Tetap Kritis Pada Sultan HB X

Rabu, 03 Juli 2019 : 00.03
Published by Hariankota
YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X merupakan Raja Kraton Yogyakarta. Sehingga, banyak anggota dewan (legislator) dari berbagai daerah menanyakan hubungan pemerintahan (eksekutif) dengan wakil rakyat di tingkat provinsi DIY.

Ketua DPRD DIY Youke Indra Agung Laksana mengatakan ada rasa sungkan bagi legislatif saat bercanda dengan Sultan HB X. Meski demikian, DPRD DIY tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.

"Ada rasa sungkan, mungkin beda dengan provinsi lain dimana legislatif sering bercanda dengan gubernur," katanya saat menerima kunjungan dari Lembafa Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Gedung DPRD DIY, Senin (1/7/2019).

Youke menerangkan tidak ada mekanisme pemilihan gubernur di Yogyakarta, seperti di provinsi lain. Sebab, Raja Kraton Yogyakarta yang bertahta ditetapkan sebagai gubernur. Sementara Adipati Pakualaman yang bertahta ditetapkan sebagai wakil gubernur DIY.

"Itu amanat Undang-undang. Kita punya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Jadi tidak ada pemilihan gubernur di Yogyakarta," katanya.

Kedudukan Sultan, kata dia, merupakan kepala pemerintahan sekaligus sebagai Raja Kraton. Tak heran, ada rasa sungkan jika anggota dewan bercanda dengan Sultan HB X.

"Lalu, bagaimana proses kontrol dewan pada kebijakan Sultan ? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan DPRD dari provinsi lain," kata politikus dari PDI Perjuangan ini.

Proses kontrol, tetap berjalan seperti provinsi lain. Sultan, kata dia, mau mendengar kritik dari anggota dewan. Terlebih, Sultan dinilai merupakan sosok orang yang demokratis.

"Kritikan dan pandangan umum dari fraksi-fraksi tetap keras terhadap kebijakan Pemda DIY. Rekomendasi dewan terhadap pertanggungjawaban gubernur juga keras," katanya.

Mitra kerja antara eksekutif, termasuk gubernur DIY dengan DPRD DIY berjalan baik penuh kedewasaan. Sikap dewasa ini menjadi modal kuat, sehingga persoalan demi persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan bijaksana.

Youke mengaku antara eksekutif dengan legislarif sering diskusi kritis, hingga waktunya molor. Namun, tidak sampai deadlock sebab sudah menjadi tradisi ada musyawarah mufakat dalam setiap menangani persoalan bersama.

"Misal ada pembahasan raperda dengan waktu normal 1,5 bulan, bisa mundur hingga tiga bulan. Bahkan, ganti tahun karena diskusi yang kritis, kemudian ada musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah yang ditangani bersama," katanya.

Sementara Ketua Rombongan Lemhanas RI, Mayjen TNI Sonhadji SIP MM berharap ada ilmu baru dalam kunjuangan di Yogyakarta. Kunjungan ini dalam rangka Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan tahun 2019 yang diikuti 25 peserta dan tujuh staf.

"Kami dapat mempertajam kemampuan dalam menentukan isu-isu strategis di daerah, pengambilan keputusab serta memprediksi implikasi dari rekomendasi kebijakan yang disarankan di DIY," katanya.

Jurnalis. Danang Prabowo
Editor: Gunadi


Share this Article :

Berita Terbaru

Read More