Rekomendasi

Tangkal Radikalisme & Terorisme, DPRD DIY Ajak Rakyat Deteksi Dini

Kamis, 25 Juli 2019 : 10.43
Published by Hariankota
YOGYAKARTA - Terdapat 30.858 personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas) Pemda DIY. Dibawah Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), mereka bisa dikerahkan untuk melakukan deteksi dini pada munculnya gerakan radikalisme maupun terorisme, meski kewenangannya terbatas.

"Kita coba koordinasi dengan TNI dan Polri, Satlinmas ini kita dorong supaya mampu melakukan deteksi dan pencegahan dini munculnya aksi radikalisme dan terorisme," kata Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.

Hal itu disampaikan pada wartawan jelang diskusi bertema Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Aksi Radikalisme dan Terorisme yang akan digelar pada Kamis, 25 Juli 2019 di DPRD DIY. Narasumber diskusi itu nanti oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD dan Kapolda DIY Brijen Pol Drs Ahmad Dofiri MSi.

Didampingi staf Sekretariat DPRD DIY Pat Nugroho dan Lia, Eko menegaskan personel Satlinmas dalam keseharian hidup ditengah-tengah masyarakat. Mereka bisa memberi informasi dan berbagi laporan pada aparat maupun Pemda DIY.

"Begitu Satlinmas resmi menjadi lembaga maka bisa bekerjasama dengan aparat yang berwenang. Kedepan kita perlu perkuat konsolidasi dan koordinasi Satlinmas dengan Babinkamtibmas dan Babinsa untuk menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah pedesaan atau kelurahan," katanya.

Selain Linmas, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini menegaskan, Pemda DIY juga memiliki Jaga Warga dan FKDM yang jumlah personelnya juga terbilang tidak sedikit.

Personel Jaga Warga yang hidupnya berbasis pedesaan maupun kelurahan sebenarnya potensial untuk diberdayakan guna mendukung langkah-langkah serta upaya-upaya memberantas intoleransi, radikalisme dan terorisme.

Diakui atau tidak, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerukunan dan perdamaian di Indonesia faktanya dihadapkan pada berbagai ancaman dan tantangan.

Berdasarkan penelitian bersama yang dilakukan Kesbangpol DIY dan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2017, DIY memiliki peta  kerawanan sosial termasuk adanya ancaman tumbuh kembangnya radikalisme, ekstrimisme, intoleransi, separatisme dan terorisme.

"Kita dukung peningkatan kerjasama Pemda, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat dalam mendukung Polri dan TNI menjaga Pancasila dan NKRI sekaligus memberantas bahaya intoleransi dan terorisme serta menghancurkan kekuatan pendukung ide negara yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI," tandasnya.

Dari diskusi itu diharapkan memperoleh strategi pencegahan sekaligus penegakan hukum untuk menghadapi aksi-aksi tersebut, ditinjau dari berbagai aspek. Diskusi itu nanti juga akan dijadikan bahan Komisi A untuk menyusun anggaran di tahun angaran 2020.

Jurnalis: Danang Prabowo
Editor: Rahayuwati

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More