Rekomendasi

Elemen Masyarakat Kritik Pelaksanaan Pemilu di Karanganyar

Rabu, 21 Agustus 2019 : 14.47
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Sejumlah kritik dan masukan mewarnai evaluasi pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, Rabu (21/08/2019).

Salah satu masukan yang disampaikan oleh sebagain besar utusan partai politik serta organisasi masyarakat tersebut, adalah masih terjadinya kasus politik uang, terutama saat berlangsungnya pemilihan calon anggota legislative.

Hardianto Tanjung, ketua persatuan penyandang disabilitas fisik Indonesia, menyatakan, pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara bersamaan, yakni pemilihan legislative (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), masih saja terjadi berbagai praktek politik uang, baik yang diilakukan secara tersembyni, maupun terang-terangan.

Hanya saja, jelasnya, praktek politik uang ini, tidak sampai diselesaikan ke proses hukum.

“Pengawasan sangat lemah. Masyarakat kita juga sangat pragmatis dengan kondisi ini. Politik transaksional ini, jelas sangat berpengaruh tehadap kualitas demokrasi kita. Orang yang memiliki banyak uang, akan dengan mudah membeli suara rakyat.

Dan ini berdampak kepada kualitas dan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang hanya mementingkan pribadi, dan mengesampingkan kepentingan masyarakat luas yang diwakilinya,” kata dia.

Hardianto juga mendesak kepada pemerintah melalui KPU, agar merubah sistem pemilihan umum yang saat ini berlangsung di Indonesia. “Pelaksanaan pemilu di Indonesia, harus dikembalikan kepada demokrasi perwakilan yang asli, yakni demokrasi Pancasila.

“Untuk pemilu yang akan datang, kami beharap agar dikembalikan kepada UUD 1945. Setelah pemilihan legislative, dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sistem yang dipakai saat kan sistem demokras asing,” tandasnya.

Menanggapi kritik dan usulan tersebut, ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari, menegaskan akan manyampaikannya kepada instansi diatasnya sebagai salah satu masukan dari masyarakat.

“Karena ini berkaitan dengan sistem pemilu, maka usulan ini akan kami sampaikan ke KPU RI sebagai bahan masukan dari masyarakat,” ujarnya. Menurut Triastuti, secara keseluruhan, pelaksanaan pemilu di Karanganyar, telah berlangsung sesuai dengan tahapan dan berjalan baik.

Saran, kritik dan masukan dalam evaluasi ini, lanjutnya, sebagai salah satu bahan evaluasi pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang, temasuk persyaratan usia minimal bagi anggota KPPS serta fasilitas kesehatan di masing-masing TPS, saat pesta demokrasi berlangsung.

“Segala kritik, saran dan masukan ini akan kita jadikan bahan evaluasi. Yang jelas, secara keseluruhan, pelaksnaan pemilu di Karanganyar berjalan sesuai dengan tahapan dan berlangsung dengan aman karena dukungan semua pihak,” tandasnya.

Sementara itu, ketua PSI Karanganyar, Anwar Mustofa, mengaku kecewa dengan pencopotan atribut Partai yang berada di dalam kantor.

“Kita menyayangkan sikap Bawaslu saat melakukan pencopotan. Padahal atribut partai tersebut berada di kantor. Kami minta kasus ini tidak kembali terulang pada pemilu mendatang,” kata dia.

Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti, mengaku dalam menalksanakan tugas penertiban, selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Mungki yang tejadi adalah kurang komunikasi. Meski demikian, saya selaku ketua Bawaslu, meminta maaf atas kejadian ini, dan akan kta jadikan sebagai bahan evaluasi,” tutupnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More