Rekomendasi

Evaluasi Pemilu 2019, Akses untuk Difabel Dinilai Masih Kurang

Kamis, 01 Agustus 2019 : 16.37
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Komunitas difabel Kabupaten Sukoharjo melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bina Akses mengeluh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo tentang belum maksimalnya akses bagi warga penyandang disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pileg dan Pilpres April lalu

"Banyak TPS tidak ramah difabel. Seperti yang saya alami saat mencoblos. Untuk masuk ke bilik TPS, saya harus digendong karena tidak ada jalan masuk bagi pengguna kursi roda seperti saya," ungkap Budi Yudoyono, Ketua LSM Bina Akses, dalam evaluasi fasilitas kampanye pemilu 2019, yang digelar KPU Sukoharjo di Wisma Boga, Grogol, Sukoharjo, Kamis (1/8/2019).

Budi menyebut, banyak penyandang disabilitas yang akan menggunakan hak pilihnya kesulitan saat akan nyoblos di TPS. Hal ini jika tak diperhatikan, bisa jadi akan menurunkan angka partisipasi pemilih dari penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu berikutnya.

"Ini kan mau Pilkada tahun 2020, tentu kami berharap hal ini diperhatikan dan disediakan akses untuk disabilitas," kata Budi kepada hariankota.com disela acara evaluasi.

Menurutnya jumlah difabel di Sukoharjo ada sekira 12.000 orang, dimana dari jumlah tersebut yang memiliki hal pilih hampir separonya, atau sekira 6000 orang.

"Jumlah pemilih dari penyandang disabilitas ini sekira 6000, kalau dikumpulkan sudah cukup untuk mendapatkan 1 kursi di DPRD Kabupaten," tandasnya.

Menanggapi keluhan dari perwakilan penyandang disabilitas ini, salah satu Komisioner KPU Sukoharjo, Suci Handayani mengakui pihaknya sedikit kesulitan untuk menerapkan TPS sesuai aturan ramah difabel. Penyebabnya, karena situasi dan kondisi wilayah yang berbeda beda.

"Memang banyak TPS yang belum memenuhi standart ketentuan. Untuk itu, masukan akses disabilitas ini akan kita jadikan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan pemilu kedepan," ucapnya.

Dalam acara yang dihadiri tokoh masyarakat, ormas, Kepolisiam, Pemkab Sukoharjo, dan seluruh perwakilan parpol serta Bawaslu Sukoharjo ini, Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda menambahkan, hasil evaluasi dan masukan dari masyarakat akan dikirim ke KPU Provinsi dan KPU Pusat.

"Kegiatan (evaluasi) ini dilakukan oleh seluruh KPU di Provinsi Jawa Tengah," pungkasnya.

Jurnalis : Sapto

Editor : Mahardika

Share this Article :