Rekomendasi

Terbentur Kewenangan, Perangkat Desa Belum Digaji 9 Bulan

Senin, 12 Agustus 2019 : 22.09
Published by Hariankota
SRAGEN - Para perangkat Desa serta tokoh masyarakat Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, mendatangi kantor kecamatan setempat, Senin (12/08/2019).

Kedatangan para perangkat desa ini, untuk menanyakan keterlambatan pembayaran gaji. Para perangkat desa ini mengaku, selama 9 bulan, belum menerima gaji.

Informasi yang dihimpun hariankota.com, belum dibayarkannnya gaji para perangkat desa ini, karena yang menjalankan tugas (Ymt) Kepala Desa Doyong, tidak berani menegeluarkan kebijakan untuk mencairkan dana dan keuangan desa.

Akibatnya, selain gaji perangkat desa belum dibayar, operasional desa juga menjadi tersendat.

“Ymt yang saat ini menjabat sebagai kepala desa, tidak berani mencairkan anggaran yang ada. Sehingga dana desa dan keuangan desa tidak bisa direalisasi. Perangkat desa sudah 9 bulan belum gajian.

Hak-hak masyarakat jadi tidak bisa terlayani secara maksimal,” ujar Agung Purnomo, tokoh di Desa Doyong, saat menyampaikan aspirasi di hadapan tim Muspika Miri yang dipimpin Camat Miri, Ancil Sudarto, Senin (12/8/2019).

Menanggapi hal tersebut, Ymt kepala desa Doyong, Joko Mulyono, menegaskan, tidak berani melangkah mencairkan anggaran karena terkendala kewenangan. Ia pun berharap segera ada usulan Pj atau penetapan Plt agar anggaran desa bisa dicairkan dan perangkat desa yang terpilih, bisa segera dilantik.

“Saya hanya menjalankan tugas. Saya tidak berani mencairkan anggaran,” kata dia. Camat Miri, Ancil Sudarto mengakui jika selama ini ada kendala untuk mencaitrkan anggaran.Menurutnya, Ymt kepala desa tidak memiliki kewenangan dengan pencairan anggaran.

“Sebenarnya Pemkab sudah membuat solusi dengan menaikkan Ymt menjadi Plt sehingga memiliki kewenangan mencairkan anggaran, dengan syarat Surat Keputusan Ymt memang harus disesuaikan menjadi Plt seperti yang tertuang dalam Perbup terbaru No 20/2019. Tapi ternyata prosesnya masih belum dilaksanakan,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah kecamatan meminta kepada BPD segera menggelar Musdes dan mengusulkan penyesuaian Ymt menjadi Plt agar dana bisa dicairkan.

“Untuk sementara, kami sarankan untuk mencari dana taangan dulu, sebelum ada perubahan status dari Ymt ke Plt kepala desa,” pungkasnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More