Rekomendasi

Beredar Surat Perintah Pengosongan, Begini Tanggapan LDA Keraton Surakarta

Rabu, 04 September 2019 : 01.30
Published by Hariankota
SOLO - Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang dipimpin GKR Koes Moertiyah Wandansari atau akrab disapa Gusti Moeng, prihatin atas beredarnya surat perintah pengosongan paksa kantor LDA yang selama ini keberadaannya menyatu dengan keraton.

"Sebagai sesama warga NKRI mestinya, didalam kita bertutur kata, bersikap, dan bertindak itu menggunakan norma yang sesuai dengan adat ketimuran.

Apalagi ini adalah lembaga adat dan budaya, yang mestinya, muncul contoh yang baik untuk masyarakat," kata Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Dewan Adat Keraton Surakarta, KPH Eddy S. Wirabhumi kepada hariankota.com, Selasa (3/9/2019).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada Gusti Moeng, kutip Wirabhumi, persoalan keraton agar diselesaikan dengan komperhensif, menyeluruh, dan melibatkan seluruh komponen. Sehingga, nantinya bisa saling mengisi, satu dengan yang lain.

"Saling mengisi itu lebih baik, daripada berbeda pendapat. Ini yang jadi pedoman sikap keluarga besar keraton dalam rangka mencari solusi persoalan. Sehingga kami memberi ruang seluas - luasnya kepada tim yang ditugaskan Bapak Presiden mencari formula penyelesaian," jelasnya.

Konsekwensi dalam memberi ruang tersebut, dikatakan Wirabhumi, diibaratkan LDA tiarap dari aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan keraton. Meski begitu, LDA juga mendorong adanya proses penyelesaian yang komperhensif tersebut.

"Kalaupun ada proses hukum yang berjalan, itu adalah cara kami agar bisa bertemu untuk saling mengisi. Belajar dari perselisihan di masa lalu, toh pada akhirnya sepakat saling mengisi. Tidak ada tindakan yang justru mencederai (kesepakatan) itu," ujarnya.

Hanya saja, dengan beredarnya surat perintah pengosongan kantor LDA tertanda PB XIII Hangabehi (Raja Keraton Surakarta), ditengah proses penyatuan keluarga besar keraton oleh tim yang ditugaskan Presiden, tak urung telah membuat kaget LDA.

"Yang pertama menerima surat (perintah pengosongan) tersebut adalah Gusti Timoer ( GKR Timoer Rumbai KDA). Saya, Gusti Moeng, dan banyak yang lainnya (dari kelompok LDA) belum menerima," ucapnya didampingi Gusti Moeng.

Menanggapi isi surat itu, Wirabhumi mengatakan, bahwa Gusti Timoer, maupun dari kelompok LDA lainnya, menempati keraton tidak dalam kapasitas sebagai pribadi, tapi atas nama lembaga. Sama sekali tidak ada maksud untuk menduduki apalagi keinginan menguasai.

"Sebenarnya, jangan dilihat Gusti Timoer, atau Gusti Moeng sebagai pribadinya. Karena mereka itu ada disitu (keraton -red), kalau disebut menempati, menduduki ataupun memanfaatkan, itu tidak dalam kapasitas sebagai pribadi. Tapi dalam kapasitas kelembagaan," terangnya.

Sejak adanya LDA yang dalam sejarahnya mendudukkan Hangabehi sebagai PB XIII, penentu keraton itu disepakati ada di LDA, bukan pada pribadi raja.

Selain itu, menurut Wirabhumi, tidak dari semua isi surat perintah pengosongan yang disebut bahwa yang menempati, memanfaatkan keraton tidak memilki izin dari raja semasa PB XII.

"Jadi aturan yang dibuat PB XIII ini tidak lantas berlaku surut (menganulir keputusan PB XII). Dulu semasa PB XII, yang memberikan izin- izin adalah lembaga Pengageng Parentah Keraton yang mana raja masuk didalamnya. Jadi, keputusan keraton itu tidak mutlak pada pribadi raja, tapi pada kelembagaannya," tandasnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Gunadi

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More